Kementerian Kesehatan Sudan mengumumkan bahwa 36 orang terluka selama demonstrasi kemarin, Kamis (21/10/21) di Khartoum untuk menuntut penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Sementara itu Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok menegaskan bahwa para demonstran telah menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aksi damai dan transformasi demokrasi.
“Pasukan keamanan pemerintah menggunakan kekerasan, peluru dan gas air mata melawan masyarakat sipil yang tidak bersalah,” kata komite kesehatan itu dalam sebuah pernyataan.
Otoritas resmi tidak memberikan rincian tentang identitas demonstran yang terluka. Namun pihak kepolisian Sudan justeru mengumumkan bahwa dua anggotanya terluka oleh serangan pengunjuk rasa di kota Omdurman, sebelah barat Khartoum. Polisi mengatakan, “bahwa sekelompok kecil pengunjuk rasa menyimpang dari aksi damai dan menyerang pasukan keamanan di depan Gedung Parlemen.
Pada hari Kamis (21/10/21) pawai besar-besaran demonstran keluar dari berbagai titik terpisah di ibukota Sudan, Khartoum, dan kota-kota lainnya dalam sebuah demonstrasi untuk menolak pemerintahan militer. Demonstrasi yang digagas oleh “Kekuatan Kebebasan dan Perubahan atau Forces of Freedom and Change (FFC) itu meminta “Dewan Pusat” untuk mendukung pemerintahan Abdalla Hamdok.
Pasukan keamanan menutup jalan menuju perkantoran pusat pemerintah dan pasar-pasar utama. Beberapa video yang beredar menunjukkan sejumlah menteri dalam pemerintahan transisi yang ikut berpartisipasi dalam demonstrasi di Khartoum untuk mendukung proses transisi demokrasi di Sudan. Beberapa klip video menunjukkan partisipasi Menteri Urusan Kabinet; Khaled Omar, Menteri Perindustrian; Ibrahim Al-Sheikh, dan Menteri Transportasi; Mirghani Musa.
Demonstrasi di kota-kota lain
Bertepatan dengan demonstrasi Khartoum, sejumlah besar demonstran juga berkumpul di Lapangan Kebebasan di El Obeid, ibu kota Negara Bagian Kordofan Utara, Sudan barat. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintahan dipegang sipil serta menuntut ekstradisi mereka yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) untuk diadili di markas ICC di Den Haag.
Di kota Port Sudan, timur laut Sudan, demonstrasi juga terjadi di mana kelompok-kelompok pro revolusioner berpartisipasi. Para demonstran menuntut penyerahan kekuasaan kepada komponen sipil dan penyelesaian pembentukan institusi pemerintahan transisi. Pawai besar-besaran melewati sejumlah jalan kota, sampai ke Sekretariat Jenderal Pemerintah Negara provinsi Laut Merah, dimana militer menutup semua jalan menuju pusat pemerintahan di pusat kota.
Wilayah Darfur juga menyaksikan demonstrasi menuntut penyerahan kekuasaan kepada komponen sipil. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan peringatan agar militer tidak membubarkan pemerintahan sipil, mereka juga menentang kudeta militer.
Sumber: Aljazeera.
