Menlu baru Bilawal Bhutto Zardari mengatakan sulit bagi Islamabad untuk berurusan New Delhi, yang menerapkan “politik rasis di Jammu dan Kashmir yang diduduki India,” dalam kunjungannya ke PBB di New York.
Menteri luar negeri baru Pakistan mengatakan sangat kecil kenungkinan untuk berdialog dengan India yang saat ini melakukan tindakan “rasis” di wilayah Kashmir yang disengketakan di Himalaya.
Bilawal Bhutto Zardari, yang mengunjungi PBB beberapa minggu setelah pengangkatannya di bawah pemerintahan baru, mengatakan pada hari Kamis, bahwa sulit untuk berurusan dengan negara yang “menerapkan kebijakan rasis di Jammu dan Kashmir yang diduduki India,” mengacu pada wilayah Kashmir yang dicaplok India secara sepihak pada tahun 2019 setelah membatalkan semi-otonominya oleh nasionalis Hindu yang telah lama diberlakukan untuk menghapus hak-hak istimewa wilayah Muslim yang secara paksa mengasimilasi wilayah itu ke India.
“Karena itu, kami sangat menyadari fakta bahwa kegiatan ekonomi, dialog, diplomasi merupakan cara dan sarana bagi negara-negara untuk terlibat satu sama lain dan menyelesaikan perselisihan,” katanya kepada wartawan.
“Saya hanya mencatat bahwa, terutama saat ini, perilaku agresif dan bermusuhan semacam ini secara praktis membuat ruang untuk itu terjadi hal-hal tersebut sangat terbatas,” katanya.
Hubungan yang Suram
Bhutto Zardari, berusia 33 tahun putra dari dinasti politik terkenal, juga mengeluhkan gambaran ulang daerah pemilihan India baru-baru ini yang menurut para kritikus melemahkan suara Muslim di wilayah Himalaya.
Modi melakukan kunjungan tiba-tiba ke Pakistan pada tahun 2015, setahun setelah menjabat, tetapi hubungan kemudian melemah dalam beberapa tahun terakhir.
Analis mengatakan bahwa India mengharapkan langkah yang lebih pragmatis dengan Perdana Menteri baru Pakistan, Shehbaz Sharif, dimana keluarga politiknya memiliki sejarah mampu menangani secara diplomatis dengan India.
Bhutto mengunjungi PBB untuk pertemuan tentang ketahanan pangan dan melakukan pertemuan di sela-sela kunjungannya pada hari Rabu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Sumber: TRTWorld
