Kerajaan terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah Benjamin Netanyahu jika mendorong perdamaian
Raja Yordania Abdullah II telah memperingatkan pemerintah sayap kanan Israel yang baru agar tidak meningkatkan tekanan terhadap warga Palestina di Al-Quds dan mengganggu peran ekslusif kerajaan di kota itu.
Namun dia membuka kemungkinan bagi Yordania untuk bekerja sama dengan pemerintah baru yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan dilantik pada hari Kamis, jika Kerjasama itu mendorong proyek perdamaian dan ekonomi regional.
Raja mengatakan Yordania akan merespon jika Israel mau mengubah situasi di Al-Quds, termasuk peran ekslusif Yordania atas tempat-tempat suci di sana.
“Jika ada yang ingin konflik dengan kami, kami cukup siap untuk itu,” kata Raja Abdullah kepada CNN pada hari Rabu.
Jordan mengatakan memiliki peran ekslusif di Masjid Al Aqsa dan tempat-tempat suci lainnya di Al-Quds. Peran tersebut dimulai pada tahun 1920-an.
Sebagian besar dari 10 juta penduduk Yordania berasal dari Palestina.
Perjanjian damai tahun 1994 antara Yordania dan Israel mengatakan bahwa mereka mengakui peran ekslusif Yordania di situs-situs Muslim di Al-Quds, namun di lapangan tidak mendukung klaim kerajaan atas peran ekslusif tersebut.
Pemilihan Netanyahu pada bulan November dan masuknya politisi sayap kanan dalam kabinet koalisinya telah memicu kekhawatiran akan terulangnya kekerasan di wilayah Palestina dan pendudukan Israel seperti tahun lalu.
Kerusuhan itu disebabkan oleh serangan Israel ke kompleks Masjid Al Aqsa dan distrik Sheikh Jarrah di wilayah timur Al-Quds, dan berkembang menjadi perang antara kelompok militan di Gaza dan militer Israel.
Tahun ini adalah merupakan tahun terburuk berkaitan dengan kekerasan yang terjadi disana sejak 2015.
Partai Likud Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa status quo di Al-Quds dan tempat-tempat suci lainnya akan dipertahankan, tetapi ia berjanji akan memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Raja Abdullah juga menyatakan keprihatinan tentang dimasukkannya Itamar Ben-Gvir ke dalam kabinet Israel, yang akan menjadi menteri keamanan publik.
Dia sering berbicara dengan istilah-istilah yang menghasut tentang orang-orang Palestina.
“Saya harus percaya bahwa ada banyak orang di Israel yang sama pedulinya dengan kami,” kata Raja Abdullah.
Dia mengatakan dia tetap menjadi pendukung integrasi Israel ke wilayah tersebut, tetapi perkembangannya akan sulit tanpa memberikan “masa depan bagi Palestina”.
Raja mengatakan bahwa didorongnya kepentingan ekonomi bersama dapat membantu menyelesaikan kebuntuan selama ini di wilayah tersebut.
“Ketika saya berinvestasi dalam kesuksesan Anda, maka karena kesuksesan Anda adalah kesuksesan saya, pada akhirnya itu berarti kita bisa maju,” katanya.
“Pada akhirnya, rakyat Israel memiliki hak untuk memilih siapa pun yang mereka inginkan untuk memimpin mereka.”
“Kami akan bekerja dengan siapa saja dan dimana saja selama kita bisa bersatu dan bersama-sama”
Kerajaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas, yang sering mengunjungi Amman untuk berkoordinasi dengan pejabat Yordania. Yordania juga memiliki saluran terbuka dengan gerakan Islam militan Hamas, yang menguasai Gaza dan didukung oleh Iran.
Kantor berita resmi Palestina mengutip pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Hussein Al Sheikh, mengatakan bahwa komentar Raja Abdullah tentang pemerintahan Israel yang baru harus menjadi panduan bagi negara-negara Arab lainnya tentang bagaimana menghadapi “tantangan yang akan datang”.
SUMBER: The National News
