Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk memberlakukan syarat baru pada bantuan militer yang diberikan setiap tahun ke Mesir. AS menangguhkan sebagian dari paket bantuan bersyarat tersebut hingga tuntutan AS terkait dengan isu hak asasi manusia berhasil diimplementasikan.
Pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Biden memutuskan hanya memberikan $ 170 juta dari $ 300 juta (paket bantuan bersyarat), serta memastikan sektor penggunaannya dalam “perang melawan terorisme, keamanan perbatasan, dan penyebaran senjata ilegal”. Demikian menurut pernyataan pembantu Departemen Luar Negeri dan Kongres AS untuk surat kabar The Washington Post dan Politico.
Adapun sisa $130 juta akan diberikan dengan syarat Mesir segera mengakhiri persidangan panjang terhadap organisasi hak asasi manusia dan lembaga masyarakat sipil yang dikenal dengan “Kasus 173”. Selain itu, (AS juga menuntut Mesir menghentikan) dakwaan dan segera membebaskan 16 orang yang namanya telah diajukan Washington kepada Kairo pada Juni atau Juli lalu. Demikian menurut Washington Post.
Menurut surat kabar itu, Biden bertujuan dengan keputusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya itu untuk mencoba menyeimbangkan isu hak asasi manusia dan melindungi keamanan nasional.
Amerika Serikat memberikan kepada Mesir bantuan keamanan dan militer senilai $1,3 miliar per tahun, dimana $300 juta di antaranya dialokasikan tergantung pada kepatuhan Mesir terhadap standar tertentu hak asasi manusia.
Pemerintahan sebelumnya biasanya menggunakan ‘hak mengabaikan’ terhadap syarat tersebut dan tetap mengucurkan paket bantuan itu secara utuh dengan alibi ‘isu keamanan nasional’.
Sebelum menjabat, Biden bersumpah bahwa ia “Tak akan memberikan lagi cek kosong untuk diktator (Mesir) favorit Trump,” merujuk pada Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi yang digambarkan Trump sebagai “diktator favoritnya.”
Keputusan ini diambil dimana As-Sisi sendiri saat ini sedang menghadapi kritik yang meningkat karena berlanjutnya pembungkaman kebebasan pers dan berekspresi, serta isu-isu tahanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
Beberapa hari yang lalu, sebuah laporan Human Rights Watch mengungkapkan apa yang digambarkannya sebagai pelanggaran yang luas oleh pihak keamanan Mesir melalui praktik “penangkapan rahasia dan kemungkinan pembunuhan di luar proses hukum.”
Sementara disaat yang sama, pemerintahan Biden juga menghadapi banyak kritik karena tidak berbuat cukup dan tegas menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di Mesir. Para pejabat AS menekankan pentingnya Mesir sebagai sekutu strategis dan mitra keamanan Amerika Serikat terutama setelah negara Piramida itu “memainkan peran kuncinya dalam menengahi gencatan senjata selama agresi militer Israel terakhir di Gaza.” Demikian menurut Washington Post.
TRT Arabic.
