Dibawah pengawasan 3 lembaga internasional , sesi pertama dialog nasional berlangsung hari ini (Rabu, 8 Juni 2022) di ibu kota Sudan, Khartoum, dalam rangka mencari solusi krisis politik di negara itu.
Utusan PBB untuk Sudan, Volker Peretz, mengumumkan dalam konferensi pers di Khartoum “Pihak-pihak yang berkonflik telah mulai membahas isu-isu yang berkaitan dengan poin-poin dialog dan pihak-pihak mana saja yang akan berpartisipasi dalam dialog nasional tersebut.
Peretz berkata, “Tujuan utama kami melalui dialog sesi ini adalah untuk mendekatkan sikap semua elemen (kekuatan politik) Sudan untuk segera mengakhiri krisis di negara ini.”
Peretz menambahkan: “Kami mendorong pihak International untuk ikut mendukung langkah 3 organisasi (PBB, Uni Afrika dan Otoritas Antar Pemerintah untuk Pembangunan [IGAD]) untuk mendukung dialog nasional di Sudan.”
Dia melanjutkan, “Wewenang Dewan Kedaulatan dan kekuasaan pemerintah dan perdana menteri saat ini sedang dibahas.” Ia juga berharap agar “fase saat ini bisa berakhir dengan pemilihan umum.”
Sementara itu, perwakilan Uni Afrika, Mohamed El Hassan Wad Labat, menekankan bahwa “dialog adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis politik di Sudan.”
“Kami tidak bisa membayangkan solusi untuk perpolitikan Sudan tanpa partisipasi langsung dari semua pihak dalam dialog ini,” tambahnya.
Dialog tersebut dihadiri oleh elemen militer, Wakil Presiden Dewan Kedaulatan, Mohamed Hamdan Dagalo, dan anggota Dewan, Syams El-Din Kabbashi, dan Ibrahim Jaber.
Menurut koresponden Anadolu Agency, perwakilan dari 14 partai politik Sudan ikut berpartisipasi dalam sesi tersebut.
Sementara itu , Forces of Freedom and Change (FFC) yang merupakan mantan kekuatan sipil yang sebelumnya ikut bergabung dalam pemerintahan transisi memboikot dialog nasional langsung yang difasilitasi oleh 3 organisasi internasional tersebut. Karena menurut FFC “dialog nasional tersebut tidak membahas akar krisis yaitu kudeta 25 Oktober tahun lalu,” sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan FFC senin lalu
Pada 12 Mei, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika dan Otoritas Antar Pemerintah untuk Pembangunan di Afrika Timur (IGAD) mengumumkan peluncuran dialog nasional untuk mengatasi krisis politik di Sudan.
Sejak 25 Oktober 2021, Sudan mengalami gelombang demonstrasi rakyat yang menyerukan kembalinya pemerintahan sipil yang demokratis, serta menolak tindakan luar biasa yang diambil oleh Jenderal Al-Burhan, yang oleh para demonstran dianggap sebagai “kudeta militer”. Namun, Al-Burhan membantah keabsahan tuduhan melakukan kudeta militer, ia membenarkan tindakannya sebagai bertujuan untuk “mempermudah jalannya fase transisi”, dan berjanji untuk meletakkan kekuasaannya melalui pemilihan umum atau melalui konsensus nasional.
Sejak 21 Agustus 2019, Sudan telah mengalami fase transisi yang dijadwalkan berlangsung selama 53 bulan, hingga berakhir dengan pemilihan umum pada awal 2024. Diprediksikan, kekuasaan akan dibagi selama tahap itu antara militer, kekuatan sipil dan gerakan bersenjata yang menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah pada tahun 2020.
Sumber: Anadolu Agency.
