Tentara Militer Sudan mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil menggagalkan upaya kudeta yang terjadi pada hari Selasa pagi (20/9/2021) dan kini situasi dapat dikendalikan sepenuhnya.
Hal ini dinyatakan oleh Brigadir Jenderal Al-Taher Abu Haja, selaku jubir Humas Panglima Angkatan Darat Sudan, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Berita resmi Sudan, Suna. Abu Haja mengatakan melalui sebuah pernyataan singkat: “Angkatan bersenjata menggagalkan upaya kudeta, dan situasi sepenuhnya terkendali.”
Sumber Suna menyatakan bahwa otoritas keamanan dan militer menggagalkan upaya kudeta yang terjadi pada subuh hari ini, ia kemudian menambahkan, upaya kudeta itu sepenuhnya dapat dikendalikan dan semua yang terlibat telah ditangkap.
Sebelumnya pada hari Selasa pagi, TV resmi Sudan mengumumkan terjadinya sebuah upaya kudeta, lalu diserukan kepada seluruh masyarakat untuk melawan upaya kudeta ini.
Selanjutnya, seorang anggota Dewan Kedaulatan, Muhammad al-Faki Suleiman, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu Agency, “Situasi saat ini terkendali, karena beberapa dari mereka yang terlibat dalam upaya kudeta telah ditangkap dan menjalani proses penyelidikan untuk menelusuri para pelakunya, detail skema, dalangnya, dan orang-orang di belakangnya.”
Dia menambahkan, “Tentara saat ini sedang bernegoisasi dengan unit militer Korps Lapis Baja di daerah Shagara, selatan Khartoum, yang mendukung kudeta agar mereka menyerah tanpa syarat sehingga dapat menghindari meletusnya pertempuran.”
Sumber pihak partai Ummat Nasional, partai mayoritas di koalisi yang berkuasa di Sudan mengatakan, upaya kudeta ini dilakukan oleh para perwira angkatan bersenjata sisa-sisa loyalis rezim sebelumnya. Mereka berupaya untuk mengembalikan Sudan ke era. rezim sebelumnya.
Pada 11 April 2019, komando militer mencopot Omar al-Bashir dari kursi kepresidenan (1989-2019) seteleh mendapat protes besar dari rakyat yang dimulai pada akhir 2018, rakyat mengecam kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk.
Sejak 21 Agustus 2019, Sudan telah menjalani masa transisi 53 bulan yang berakhir dengan mengadakan pemilihan umum pada awal 2024, di mana kekuasaan dibagi tiga, yaitu militer, faksi sipil, dan gerakan bersenjata yang menandatangani perjanjian damai.
Sumber: Anadholu Agency
