JAKARTA — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama 18 menteri luar negeri negara lain dan sejumlah organisasi Islam internasional yang mengecam perluasan kendali Israel di Tepi Barat. Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.
BKSAP DPR RI memandang bahwa tindakan Israel tersebut semakin menegaskan adanya pola kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil. Perluasan wilayah di kawasan pendudukan bukan hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan masyarakat internasional.
Syahrul Aidi Maazat selaku Ketua BKSAP DPR RI menegaskan bahwa sikap tegas Indonesia di forum internasional harus terus dikawal secara konsisten.
“Kami sepakat dengan sikap Menlu RI. Perluasan kendali Israel di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap kejahatan yang terus berulang dan menghambat terwujudnya kemerdekaan Palestina,” ujar anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS.
BKSAP juga kembali mengingatkan hasil rapat koordinasi terakhir dengan Kementerian Luar Negeri terkait kehati-hatian Indonesia dalam keikutsertaan pada Board of Peace (BoP). Menurut BKSAP, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional harus selalu dipastikan tidak mengaburkan posisi tegas Indonesia terhadap penjajahan serta keberpihakan yang tidak boleh bergeser sedikit pun dari kemerdekaan Palestina.
Lebih lanjut, berbagai langkah sepihak Israel menunjukkan indikasi minimnya komitmen terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan, menurut BKSAP DPR RI. Penyelesaian konflik hanya dapat tercapai apabila ada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta penghentian seluruh bentuk ekspansi di wilayah pendudukan.
BKSAP juga mengingatkan kembali amanat para pendiri bangsa (founding fathers) yang secara tegas menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan seluruh bangsa sebagai bagian dari prinsip konstitusional Indonesia. Palestina, sebagai salah satu negara yang memberikan pengakuan awal terhadap kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi historis dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan diplomasi Indonesia.
“Semangat para pendiri bangsa jelas, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal amanah sejarah dan komitmen moral bangsa Indonesia,” tutup Ketua BKSAP.
Melalui diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI sebagai second track diplomacy akan terus mendampingi sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap konsisten, tegas, dan berpihak pada keadilan serta kemerdekaan rakyat Palestina.
