Tiga tahun setelah Israel melancarkan perang genosida di Gaza menyusul serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel, wilayah kantong Palestina tersebut telah berubah hingga tak lagi dapat dikenali.
Serangan udara dan darat Israel yang berkesinambungan telah menghancurkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Pemukiman warga rata dengan tanah, sementara infrastruktur dasar serta layanan penting hancur parah.
Perang ini telah meluluhlantakkan kehidupan populasi sekitar dua juta orang. Pengungsian yang berulang kali dan perintah evakuasi telah mencabut keluarga serta komunitas dari akar kehidupan mereka, sementara lebih dari 74.245 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Meskipun kesepakatan “gencatan senjata” diumumkan pada Oktober 2025, hal itu belum menghentikan penderitaan warga. Kementerian Kesehatan mencatat 1.462 warga Palestina tewas sejak “gencatan senjata” berlaku, seiring serangan dan aktivitas militer Israel yang terus berlanjut di seluruh Jalur Gaza.
Bertahun-tahun perang telah membawa kelumpuhan pada sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perekonomian. Sementara itu, akses terhadap makanan, air, tempat bernaung, dan kebutuhan dasar lainnya telah menjadi perjuangan sehari-hari.
Bertahan Hidup dalam Keseharian
Bagi warga Gaza, perang tidak hanya mengubah lokasi tempat tinggal mereka, tetapi juga cara mereka menjalankan bagian paling mendasar dari kehidupan sehari-hari.
Rumah, air mengalir, listrik, dan sarana transportasi yang merupakan infrastruktur dasar kehidupan sehari-hari tak lagi ada bagi banyak warga Palestina di Gaza.
Pada bulan September, menurut PBB, sebanyak 94 persen populasi Gaza tetap membutuhkan bantuan darurat berupa tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga mendasar. Sementara itu, 65 persen rumah tangga tinggal di dalam tenda atau tempat berlindung seadanya yang menawarkan sedikit perlindungan dari cuaca, akibat terpaksa mengungsi dari rumah mereka oleh serangan maupun perintah evakuasi paksa dari Israel.
Banyak keluarga juga tidak memiliki perlengkapan tidur, penerangan, peralatan dapur, dan fasilitas sanitasi yang memadai, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Air bersih telah menjadi tantangan harian lainnya. Sebanyak 91 persen rumah tangga yang terdata mengalami krisis air tingkat menengah hingga tinggi pada awal Agustus, meningkat dari 84 persen pada bulan Juni, menurut PBB.
Ketersediaan listrik sama tidak terandalkannya. Gaza tetap hidup tanpa jaringan listrik yang berfungsi, membuat layanan vital dan rumah tangga bergantung pada generator serta pasokan bahan bakar, oli mesin, dan suku cadang yang kian langka.
Jalanan yang rusak dan jaringan komunikasi yang terputus juga menyulitkan transportasi, akses telepon dan internet, serta keterjangkauan terhadap layanan dasar.
Hasilnya adalah kehidupan sehari-hari yang ditata ulang demi bertahan hidup. Mengambil air, mengisi daya ponsel, memasak, mencuci, dan mendatangi pusat layanan membutuhkan sumber daya serta perencanaan yang dahulu tidak diperlukan.
Duka Kelesuan Ekonomi
Perekonomian Gaza telah hancur oleh perang. Kehancuran tempat usaha dan industri lokal membuat keluarga-keluarga kehilangan pendapatan dan mengalami penurunan daya beli yang tajam.
Pada bulan September, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan memperkirakan bahwa 92 persen unit usaha ekonomi di Gaza telah rusak atau hancur sejak Oktober 2023, sementara angka pengangguran telah mencapai 78 persen.
PDB per kapita berada di angka $212 pada tahun 2025, atau sekitar 17 persen dari tingkat pencapaiannya pada tahun 2022. Sektor pertanian dan industri masing-masing hanya beroperasi sebesar 6 persen dari output tahun 2022, sedangkan sektor konstruksi merosot hingga menyisakan 1 persen.
Keterpurukan ekonomi juga membuat barang-barang kebutuhan pokok kian tidak terjangkau. Pembatasan lalu lintas barang makin memperdalam kerusakan ekonomi Gaza, tempat sebagian besar komoditas perdagangan dengan dunia luar secara historis melewati perbatasan yang dikuasai Israel.
Dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen. Pada bulan September, harga-harga barang tetap berada sekitar 200 persen di atas tingkat harga sebelum Oktober 2023, menurut data PBB.
Seiring hilangnya lapangan kerja dan penghasilan, aktivitas ekonomi kian berpusat pada bantuan kemanusiaan, utang, dan pekerjaan informal skala kecil. Peneliti ekonomi Rami al-Zaygh menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa perang telah “mendorong masyarakat mundur hingga berpuluh-puluh tahun”, menghidupkan kembali profesi lama dan menciptakan jenis pekerjaan baru dengan alat-alat seadanya serta sumber daya apa pun yang tersedia.
Banyak keluarga di Gaza kini bergantung pada bantuan tunai dari kelompok kemanusiaan. Uang tunai fisik itu sendiri kian langka, sehingga masyarakat beralih menggunakan pembayaran digital dan dompet elektronik.
Perjuangan untuk Belajar
Perang telah mengubah dunia pendidikan di Gaza secara drastis. Selama hampir tiga tahun, ratusan ribu anak tidak memiliki akses teratur ke sekolah tatap muka karena gedung sekolah rusak atau hancur, sementara banyak bangunan yang masih berdiri digunakan sebagai tempat pengungsian.
Hampir 98 persen sekolah telah rusak atau hancur, menurut UNICEF. Hingga April 2026, sekitar 700.000 anak berusia 4 sampai 17 tahun telah kehilangan hampir tiga tahun berturut-turut masa pendidikan tatap muka.
Alih-alih kembali ke ruang kelas, banyak anak belajar di dalam tenda dan ruang belajar sementara. Sekitar 200.000 anak tidak memiliki akses ke dunia pendidikan sama sekali.
Gangguan ini juga memperlebar ketertinggalan belajar anak-anak. Kementerian Pendidikan Palestina memperingatkan adanya hilangnya kemampuan dasar secara serius serta tumbuhnya jurang akademis, di mana terputusnya pendidikan selama hampir tiga tahun mengancam prospek pendidikan jangka panjang satu generasi penuh.
Sistem Kesehatan yang Lumpuh
Sistem kesehatan Gaza telah didorong mendekati keruntuhan total.
Seluruh dari 36 rumah sakit di Gaza telah mengalami kerusakan, dan hanya 19 fasilitas yang saat ini masih berfungsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tidak ada satu pun yang beroperasi pada kapasitas penuh.
Beberapa fasilitas yang masih beroperasi harus berjuang menghadapi kelangkaan parah obat-obatan esensial, peralatan medis, pasokan diagnostik, dan bahan bakar. Kekurangan ini mengganggu perawatan kanker, layanan cuci darah, dan penanganan penderita penyakit kronis.
Akses ke pengobatan di luar Gaza juga tetap terbatas. Sejak Oktober 2023, sekitar 12.400 pasien telah dievakuasi secara medis, namun WHO menyatakan puluhan ribu lainnya masih membutuhkan penanganan spesialis yang tidak tersedia di dalam Jalur Gaza.
Lumpuhnya sistem kesehatan, dipadukan dengan memburuknya kondisi tempat tinggal, juga menciptakan kondisi kesehatan masyarakat yang makin berbahaya.
WHO memperingatkan pada bulan September bahwa kondisi yang terlampau padat, tempat tinggal yang tidak memadai, serta masalah air dan sanitasi meningkatkan risiko penularan wabah penyakit.
Lembaga tersebut menyatakan bahwa sistem kesehatan tidak dilengkapi kemampuan untuk menghadapi risiko yang berkembang ini dan menyerukan akses kemanusiaan yang berkelanjutan, pengiriman obat-obatan dan peralatan esensial, rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta perluasan evakuasi medis.
Ruang Gerak yang Kian Menyempit
Geografi Gaza telah berubah akibat perang. Kendali militer dan pembatasan akses oleh Israel telah membagi wilayah tersebut, mendesak warga Palestina ke area yang kian sempit sekaligus memutus akses mereka dari rumah, lahan pertanian, dan fasilitas vital.
Area yang disebut Yellow Line adalah garis demarkasi militer di dalam Gaza yang menandai wilayah pengerahan militer Israel dan akses terbatas. Sejak ditetapkan di bawah kesepakatan “gencatan senjata” Oktober 2025, Israel telah menggesernya lebih dalam ke area padat penduduk, memaksa keluarga-keluarga untuk pergi.
Pada bulan September, Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan bahwa kendali militer dan pembatasan akses Israel mencakup sekitar 70 persen wilayah Gaza, meninggalkan lebih dari dua juta warga Palestina terkonsentrasi di area kurang dari 30 persen dari Jalur Gaza.
Rafah menjadi salah satu contoh paling jelas dari perubahan ini. Terletak di selatan Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir, kota ini sempat menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi dari seluruh pelosok Gaza selama perang.
Pada Mei 2024, operasi militer Israel di Rafah memaksa lebih dari 800.000 orang berpindah tempat, menurut PBB. Saat ini, hampir seluruh wilayah Rafah, kecuali area barat yakni Mawasi Rafah, berada di bawah kendali Israel, membuat warga yang mengungsi dari kota tersebut tidak dapat kembali ke rumah mereka.
Euro-Med memperingatkan pada 29 September bahwa perluasan wilayah kendali Israel kian memperkuat pengusiran paksa, merampas akses warga Palestina ke rumah dan tanah mereka, serta meninggalkan mereka tanpa jaminan untuk dapat kembali.
Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan
Sebelum perang, Hamas telah mengelola Gaza sejak tahun 2007, menjalankan administrasi sipil dan layanan keamanannya. Perang telah merusak sistem tersebut, menyisakan Gaza dengan administrasi sipil yang mengalami penurunan fungsi secara berat.
Pada bulan Juli, Hamas mengumumkan akan menyerahkan wewenang administratif kepada Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang dibentuk di bawah rencana pascaperang. Namun transisi tersebut belum terwujud.
Perang juga melemahkan sistem yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum.
Pasukan Israel berulang kali menyerang petugas kepolisian dan pos-pos keamanan. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat setidaknya 12 kali serangan terhadap polisi antara Januari hingga Mei 2026, yang menewaskan 53 orang, termasuk 35 petugas polisi. Penargetan terhadap lembaga tata kelola publik telah berkontribusi pada kekacauan dan memperlemah perlindungan warga sipil, menurut PBB.
Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (Palestinian Centre for Human Rights) juga memperingatkan bahwa serangan terhadap polisi dan personel keamanan telah melemahkan sistem perlindungan sipil Gaza, berkontribusi pada kekosongan keamanan (security vacuum), penculikan, serangan terhadap properti, dan penjarahan bantuan kemanusiaan.
Bagi warga Gaza, tiga tahun perang telah menyisakan rasa ketidakpastian tanpa jalur yang jelas untuk melangkah ke depan.
Sumber: Al Jazeera
