Hasil sementara pemilihan legislatif di Maroko mengubah keseimbangan kekuatan di dalam DPR. Partai Otentisitas dan Modernitas mengambil alih kepemimpinan di panggung politik, jauh mengungguli Reli Nasional Independen yang turun ke posisi kedua. Sementara itu, Partai Keadilan dan Pembangunan mencatatkan kebangkitan yang kuat di parlemen.
Berdasarkan hasil sementara yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Partai Otentisitas dan Modernitas memperoleh 97 kursi. Angka ini berbanding dengan 66 kursi milik Reli Nasional Independen. Adapun Partai Istiqlal berada di urutan ketiga dengan 65 kursi, hanya berselisih satu kursi di belakang Reli Nasional Independen.
Data tersebut menunjukkan pergeseran yang jelas dibandingkan dengan pemilu 2021. Partai Otentisitas dan Modernitas memperkuat kehadiran mereka di parlemen, sementara Reli Nasional Independen kehilangan sebagian besar dukungan sebelumnya. Sebaliknya, Partai Keadilan dan Pembangunan melonjak drastis dengan meningkatkan keterwakilannya dari 13 kursi menjadi 54 kursi.
Dengan demikian, selisih antara partai pemenang dan partai di urutan kedua mencapai 31 kursi. Namun, hanya satu kursi yang memisahkan posisi kedua dan ketiga, sebelum jaraknya kembali melebar dengan kekuatan politik lainnya.
Peta Baru Parlemen
Di belakang partai-partai unggulan, Partai Keadilan dan Pembangunan menempati urutan berikutnya dengan 54 kursi. Partai ini melakukan pergerakan kuat kembali ke garis depan panggung parlemen setelah penurunan signifikan pada pemilu 2021.
Gerakan Populer memperoleh 29 kursi, disusul Uni Sosialis Kekuatan Populer dengan 26 kursi, Partai Kemajuan dan Sosialisme dengan 19 kursi, serta Uni Konstitusional dengan 17 kursi.
Gerakan Sosial Demokrat dan Aliansi Kiri masing-masing meraih 8 kursi. Barisan Kekuatan Demokratis dan Partai Keadilan masing-masing mendapatkan 2 kursi, sedangkan Partai Demokrat Baru dan Partai Persatuan dan Demokrasi masing-masing memperoleh 1 kursi.
Sebaliknya, Kongres Uni Nasional dan Partai Sosialis Terpadu absen dari pembagian kursi sementara. Padahal, masing-masing partai tersebut memiliki satu kursi di DPR hasil pemilu 2021.
Hasil ini menunjukkan perubahan besar dalam komposisi dewan dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada pemilu lalu, Reli Nasional Independen memenangkan 102 kursi, yang mengarah pada pembentukan pemerintah koalisi pimpinan Aziz Akhannouch bersama Partai Otentisitas dan Modernitas serta Partai Istiqlal.
Kali ini, kepemimpinan beralih ke Partai Otentisitas dan Modernitas, sementara perolehan kursi Reli Nasional Independen menyusut menjadi 66 kursi. Pergeseran paling mendasar terjadi pada Partai Keadilan dan Pembangunan, yang perolehan kursinya melonjak menjadi 54 kursi.
Persaingan Membentuk Pemerintahan
Seiring dengan keberhasilan Partai Otentisitas dan Modernitas memimpin hasil awal, perhatian kini beralih dari kotak suara ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan pemerintahan baru dan penentuan sosok pimpinannya.
Pasal 47 Konstitusi Maroko menetapkan bahwa Raja mengangkat kepala pemerintahan dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak di DPR berdasarkan hasil pemilu. Raja juga mengangkat para anggota kabinet atas usulan kepala pemerintahan tersebut.
Keberhasilan Partai Otentisitas dan Modernitas memperoleh 97 kursi menandakan bahwa partai ini tidak dapat membentuk mayoritas parlemen secara mandiri. Untuk mengamankan mayoritas di DPR, sebuah kekuatan politik memerlukan sekurang-kurangnya 198 kursi.
Menurut angka sementara, partai pemenang belum memiliki cukup kursi untuk membentuk mayoritas tunggal. Mereka membutuhkan dukungan dari partai-partai lain yang secara akumulatif memiliki minimal 101 kursi. Kondisi ini membuat pembentukan pemerintahan berikutnya sangat bergantung pada konsultasi dan koalisi antar kekuatan politik.
Di internal partai pemenang, muncul beberapa nama yang berpeluang masuk dalam pembahasan calon kepala pemerintahan. Nama-nama tersebut antara lain Fouzi Lekjaa, Fatima Zahra Mansouri, dan Mohamed El Mahdi Bensaid. Meski demikian, keputusan mengenai nama kepala pemerintahan tetap terikat pada penetapan Raja sesuai ketentuan konstitusi.
Jika Fatima Zahra terpilih, hal ini akan menjadi catatan sejarah baru bagi pemerintahan Maroko. Berdasarkan data yang ada, ia akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Pemerintahan mendatang akan menghadapi sejumlah isu politik, ekonomi, dan sosial, serta agenda-agenda besar terkait persiapan Maroko sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030.
Sumber: Al Jazeera
