TEHERAN – Di tengah gempuran rudal dan rentetan serangan yang mengguncang Iran, sebuah pertempuran lain yang tak kalah sengit sedang berlangsung di ruang-ruang kekuasaan dan pemikiran negara itu. Kematian Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dalam serangan 28 Februari lalu tidak hanya menciptakan kekosongan kepemimpinan, tetapi juga memicu akselerasi perdebatan ideologis yang telah lama membara: akankah Iran kembali ke akar revolusionernya yang radikal, atau terus bergulat dengan pragmatisme dan keterbukaan?
Perang dengan Amerika Serikat dan Israel, yang telah menewaskan ratusan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur, justru dilihat oleh sebagian kalangan sebagai “rahmat terselubung”—sebuah kesempatan untuk membangkitkan kembali semangat revolusi yang dianggap mulai kendur.
Kembalinya Dikotomi “Teman vs Musuh”
Analisis Al Jazeera memaparkan bahwa perang memiliki fungsi sosiologis yang kuat: ia memaksa masyarakat untuk keluar dari rutinitas dan melakukan “penataan kembali” identitas. Dalam konteks Iran, konflik eksternal secara otomatis mengaktifkan kembali dikotomi mendasar antara “kawan” dan “lawan.”
Fenomena ini menguntungkan “sayap radikal” atau “uṣūlī” (fundamentalis) dalam tubuh Republik Islam. Kelompok ini melihat perang sebagai alat untuk menyegarkan ingatan kolektif rakyat tentang siapa “musuh sejati” (AS dan Israel) dan mendefinisikan ulang “diri” (self) sebagai entitas yang sepenuhnya berseberangan dengan nilai-nilai Barat.
Bagi mereka, perang adalah “laboratorium uji” bagi prinsip-prinsip revolusi 1979. Seruan “Kembali ke kemurnian revolusi” mendapatkan resonansi yang kuat ketika bom berjatuhan. Hal ini secara efektif menepis pengaruh sayap reformis yang selama ini mengadvokasi negosiasi, keterbukaan, dan penerapan kebijakan neoliberal ala mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani atau Hassan Rouhani. Hasil dari pertarungan internal inilah, menurut analisis, yang akan lebih menentukan masa depan Iran daripada hasil di medan perang.
Jebakan “Berhala Pembangunan Barat”
Inti dari perdebatan ini, menurut analisis, terletak pada kritik mendalam terhadap apa yang disebut sebagai “berhala pembangunan Barat” (ṣanam-e-tose’eh-ye-gharbī). Tokoh intelektual di balik gagasan ini adalah almarhum Ayatollah Morteza Motahhari, dan penerusnya seperti Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri, seorang anggota Dewan Pakar.
Mereka berpendapat bahwa Revolusi Islam 1979 hanya berhasil mengubah “wajah politik” Iran—menjatuhkan Shah dan rezim monarkinya—tetapi “tubuh” negara masih berdetak dengan irama Barat. Sistem perbankan ribawi, model pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan material, dan manajemen teknokratis dianggap sebagai warisan modernitas yang harus dipotong.
Mirbagheri, dalam bukunya “Visi Peradaban,” dengan tegas menolak upaya “mengislamkan kapitalisme.” Ia melihat bahwa pembangunan ekonomi model Barat telah menjadi “berhala” baru yang lebih tinggi dari nilai-nilai kebebasan yang diklaimnya. Standar moral dan etika dipaksakan untuk tunduk pada logika produktivitas dan keuntungan.
“Jika Anda mengubah ekonomi masyarakat menjadi ekonomi kapitalis,” tulis Mirbagheri, “maka budaya dan politik masyarakat secara bertahap akan berubah untuk menyesuaikan diri dengannya.” Bagi kelompok radikal, perang ini adalah kesempatan untuk menghancurkan berhala itu dan membangun ekonomi perlawanan yang sejati.
Dari Darah Karbala Menuju Revolusi Kedua
Sayap radikal memanfaatkan simbol-simbol keagamaan yang kuat. Konsep “kemenangan darah atas pedang” yang berasal dari tragedi Karbala (di mana Imam Hussain dan pengikutnya gugur) digunakan untuk membingkai ulang korban jiwa yang besar akibat perang.
Kematian Khamenei sendiri, yang oleh kelompok ini disebut sebagai “syahid,” diposisikan sebagai simbol pemersatu yang melampaui perbedaan internal. Pengorbanan sukarela di medan perang dan “kesyahidan” menciptakan kesetaraan baru di antara warga negara—bukan kesetaraan berdasarkan kekayaan atau status, tetapi kesetaraan dalam menghadapi kematian. Dalam proses ini, perbedaan-perbedaan sosial yang selama ini menggerogoti kohesi nasional diharapkan melebur.
Dengan demikian, perang ini bukan lagi sekadar konflik bersenjata, tetapi sebuah proyek besar untuk “insinyur sosial” (social engineering). Tujuannya adalah untuk melebur identitas-identitas yang terfragmentasi dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan menjadi satu kesatuan logam baru: sebuah “umat beriman” (ummah mu’minah) yang siap melanjutkan perjuangan Revolusi Islam ke fase keduanya.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah: mampukah sayap radikal yang didukung oleh basis kuat di Basij, akademisi, dan sebagian Garda Revolusi, mewujudkan visi “revolusi kedua” ini? Ataukah pragmatisme dan kelelahan perang pada akhirnya akan membuka jalan bagi kompromi? Yang jelas, perang telah membuka kotak Pandora ideologis Iran, dan masa depan negara itu akan ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.
Sumber: Al Jazeera
