Uni Afrika menangguhkan keikutsertaan Sudan dalam semua kegiatannya dengan latar belakang kudeta militer yang terjadi di negara itu.
Keputusan itu muncul dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan yang diadakan oleh Uni Afrika untuk membahas perkembangan terakhir di Sudan, di mana Uni Afrika mengutuk keras tindakan yang diambil oleh militer terhadap pemerintahan PM Abdullah Hamdok.
Uni Afrika menegaskan bahwa keputusan untuk menangguhkan partisipasi Sudan dalam semua kegiatannya akan terus berlaku sampai Otoritas Pemerintahan transisi kembali diserahkan kepada komponen sipil yang ada di negara itu.
Uni Afrika juga memutuskan untuk mendirikan misi konsultatif di Sudan dengan tujuan untuk melakukan dialog dengan semua pihak terkait, mencari solusi konsensual atas kebuntuan politik terjadi saat ini, serta meminta semua pihak-pihak tersebut untuk terus mematuhi poin-poin Deklarasi Konstitusi Agustus 2019 dan Perjanjian Damai Juba Oktober 2020, dan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan di dalamnya.
AS Sambut Baik Keputusan Uni Afrika
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Anthony Blinken menyambut baik keputusan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk menangguhkan keanggotaan Sudan.
Blinken, dalam percakapan telepon dengan Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki, menyepakati pentingnya bagi Sudan untuk kembali ke kepemimpinan sipil, serta hak rakyat Sudan untuk mengekspresikan tuntutan mereka tentang pemerintahan sipil tanpa campur tangan militer.
Sementara itu, televisi resmi Sudan mengumumkan bahwa jenderal Angkatan Darat Sudan Abdul Fattah Burhan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kedaulatan Sudan memecat enam duta besar Sudan dari jabatan mereka.
Al-Burhan memecat duta besar Sudan untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Qatar, China, Perancis dan utusan khusus Sudan untuk Genewa.
Sebelumnya, dari beberapa sumber diplomatik sebagaimana yang dikabarkan Reuters, dua belas duta besar Sudan termasuk duta besar Sudan untuk AS, Perancis, China, Emirat dan lain-lain menolak dengan keras kudeta yang dilakukan oleh militer Sudan terhadap pemerintahan transisi dari komponen sipil.
Seperti telah diketahui, pada hari Senin lalu, militer Sudan menangkap PM Abdalla Hamdouk dan sejumlah menterinya. Militer kemudian mengumumkan darurat nasional dan membubarkan sejumlah lembaga termasuk dewan kedaulatan transisi, dan kabinet Sudan.
Sumber: Arabi21.
