Sebanyak 150 perusahaan terkemuka Israel melakukan pemogokan pada hari ini, senin (24/07/23) sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk meloloskan komponen pertama dari rancangan undang-undang reformasi peradilan yang akan berlangsung sore hari ini.
Forum Bisnis Israel meminta pemerintah untuk “segera menghentikan undang-undang sepihak dan kontroversial, sambil menunggu negosiasi lebih lanjut dan konsensus yang lebih luas dan baik antara berbagai pihak.”
Kelompok-kelompok perusahaan yang berpartisipasi dalam pemogokan tersebut mencakup sejumlah pusat perbelanjaan, supermarket, agen real estate dan perusahaan investasi.
Pemogokan ini terjadi di tengah protes yang telah dimulai di Yerusalem dan di kota-kota lain di Israel, di tengah siang hari yang terik, dimana para demonstran duduk dengan bergandengan tangan di dekat gedung Knesset, gedung parlemen Israel. Para demonstran juga memblokir semua akses menuju gedung parlemen Israel.
Pemerintahan Benjamin Netanyahu bersikeras untuk meloloskan undang-undang reformasi peradilan pada Senin hari ini yang akan mencabut kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggapnya tidak masuk akal. RUU itu adalah bagian pertama dari sejumlah rencana undang-undang yang akan disahkan oleh pemerintah untuk melemahkan Mahkamah Agung.
Netanyahu dan sekutunya mengatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara Mahkamah Agung dan pemerintahan yang terpilih. Sementara para penentangnya mengatakan bahwa RUU itu akan mematikan demokrasi dan akan menghilangkan satu-satunya tinjauan dan pemeriksaan terhadap kekuatan dan keputusan pemerintah yang dianggap tidak masuk akal.
Rencana reformasi peradilan tersebut telah mendorong ancaman dari tentara cadangan di militer Israel untuk berhenti menjadi sukarelawan jika RUU itu disahkan. Sementara Asosiasi Pengacara Israel sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk menggugat RUU tersebut di pengadilan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga meminta Netanyahu meninjau kembali rencana reformasi peradilan itu yang telah memecah belah warga negara Israel. Menurut Biden, saat ini, Israel harus lebih memprioritaskan persatuan dan keutuhannya sebagai sebuah bangsa dan negara.
Sumber: CNN Arabic.
