NEW YORK, 18 Februari 2026 — Sidang tingkat menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang digelar pada Rabu (18/2) didominasi oleh pembahasan mengenai masa depan Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, serta prospek solusi dua negara. Dalam sidang yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, para pejabat tinggi PBB dan perwakilan negara-negara anggota mengeluarkan peringatan keras tentang rapuhnya situasi saat ini dan mendesak tindakan segera untuk mencegah aneksasi de facto serta keruntuhan proses politik.
Peringatan PBB: Gencatan Senjata Rapuh, Aneksasi Mengancam
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, membuka sesi dengan pernyataan tegas bahwa “kesempatan yang ada saat ini tidaklah terjamin.” Ia memperingatkan bahwa minggu-minggu mendatang akan menentukan apakah jalan menuju perdamaian akan ditempuh atau situasi akan kembali ke siklus kekerasan.
DiCarlo menyoroti beberapa poin kritis berikut:
Krisis Kemanusiaan: Mayoritas penduduk Gaza masih mengungsi dalam kondisi yang sangat sulit. Diperlukan peningkatan signifikan dalam masuknya bantuan kemanusiaan dan pembukaan penuh Pos Lintas Rafah untuk evakuasi medis dan kelancaran aliran bantuan.
Kondisi di Tepi Barat: Situasi memburuk dengan cepat akibat operasi militer Israel yang berkelanjutan dan langkah-langkah administratif baru yang memperluas kendali Israel. Ia dengan tegas menyatakan bahwa semua permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Langkah-langkah ini, menurutnya, memperkuat apa yang disebut sebagai “aneksasi de facto bertahap” atas Tepi Barat.
Kebutuhan Arah Politik: DiCarlo menekankan bahwa kemajuan di bidang kemanusiaan dan keamanan akan tetap rapuh tanpa “cakrawala politik yang jelas” menuju solusi dua negara, yang memerlukan penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina yang sah.
Pernyataan Negara-Negara Anggota
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, yang memimpin sidang, menekankan bahwa komunitas internasional berada di persimpangan jalan. Ia mengajukan empat prioritas: mencegah kembalinya pertempuran, mendukung pemerintahan Palestina yang stabil di Gaza, mencegah destabilisasi Tepi Barat, dan mengatasi krisis kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa “pendudukan jangka panjang tidak akan pernah memberikan stabilitas abadi” dan hanya solusi dua negara yang dapat menjamin keamanan bagi kedua bangsa.
Perwakilan Amerika Serikat, Michael Waltz, menyampaikan pernyataan yang lebih keras dengan mendesak “Hamas untuk menyerahkan senjatanya dan menghancurkan kemampuannya.” Ia juga mengumumkan bahwa “Dewan Perdamaian” untuk Gaza yang akan bertemu di Washington pada Kamis (19/2) akan fokus pada isu keamanan dan mengumumkan komitmen pendanaan rekonstruksi sebesar 5 miliar dolar AS.
Perancis, melalui perwakilannya Jérôme Bonnafont, mengecam keputusan Israel baru-baru ini yang memperluas kendali di Tepi Barat, dan menegaskan bahwa masa depan Tepi Barat terkait erat dengan masa depan Gaza.
Rusia mengecam tindakan Israel sebagai upaya untuk mengubah status quo di Tepi Barat. Sementara itu, Pakistan, yang mewakili kelompok negara-negara Arab dan Islam, menegaskan bahwa langkah-langkah aneksasi dan perluasan permukiman adalah ilegal serta merusak upaya perdamaian.
Sidang ini menjadi pemanasan penting menjelang pertemuan “Dewan Perdamaian” di Washington, yang diharapkan dapat membahas langkah selanjutnya dalam implementasi gencatan senjata dan tata kelola pascakonflik di Gaza.
Sumber: Al Jazeera
