JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Menurut Anis, Ramadan dan Lebaran memang bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi yang setiap tahun mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran uang di berbagai daerah.
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis kepada awak media di Jakarta, Jum’at (20/2/2026).
Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.
“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegasnya.
Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. Menurutnya, persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.
Dari sisi daya beli, Anis mengakui bahwa stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lainnya sehingga menggerakkan ekonomi lokal.
Namun ia mengingatkan bahwa dampaknya bersifat sementara.
“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, Anis menyebut kebijakan Ramadan–Lebaran lebih tepat dipandang sebagai penopang, bukan penentu utama capaian pertumbuhan.
“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan bantuan pangan agar tidak menimbulkan distorsi di tingkat produsen.
“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Anis menilai langkah tersebut dapat menjadi strategi yang cukup cerdas untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah.
“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.
Namun ia menekankan agar fleksibilitas kerja tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutup Anis.
Secara keseluruhan, Anis menilai kebijakan insentif Ramadan–Lebaran merupakan langkah positif dalam menjaga momentum ekonomi musiman. Namun ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi pasca-Lebaran, stabilitas harga, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi kunci agar daya beli masyarakat dapat terus membaik secara berkelanjutan.
