Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, meminta Pemerintah serius untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03).
“Antrean panjang rakyat yang mengantre untuk mendapatkan beras murah telah terjadi di mana-mana. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui forum ini, saya meminta Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.
Slamet menyebut bahwa impor beras yang dilakukan Pemerintah gagal menjadi solusi.
“Impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. Tahun 2023, 2 juta ton. Tahun 2024, direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi? Harga beras di tengah rakyat kita juga tetap tidak turun,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi tersebut.
“Tentunya, kita sangat senang jika harga beras yang naik ini dinikmati keuntungannya oleh petani. Hal yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras yang terjadi saat ini, tidak dinikmati oleh petani negeri kita. Di sisi lain, mayoritas rakyat pun tak kunjung mendapatkan harga beras yang terjangkau,” jelasnya lagi.
Slamet menuntut kehadiran Pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan petani dengan hasil panen yang bisa dibeli dengan harga mahal, di sisi lain, kebutuhan rakyat yang berhak atas harga beras terjangkau pun bisa terpenuhi.
“El-Nino sudah lewat, tidak boleh lagi menjadi alasan mahalnya harga beras. Data yang saya dapatkan, dari Bulog, Pemerintah hanya membeli 2% beras dari seluruh potensi petani kita. Artinya, 98% hasil panen petani kita dibeli oleh swasta. Sehingga hari ini Pemerintah mendapatkan hasilnya, yakni tak mampu mengendalikan harga pasar. Kenapa? Karena Pemerintah tidak menguasai stok,” pungkasnya.
