Para pemimpin partai nasionalis Hindu India yang sedang berkuasa, pada Hari Selasa (7/6), menginstruksikan para pejabat untuk “sangat berhati-hati” ketika berbicara masalah agama di mimbar publik setelah pernyataan yang menghina Nabi Muhammad SAW memicu protes dari negara-negara Islam.
Minoritas India yang beragama Islam telah merasakan berbagai tekanan dalam segala hal, mulai dari kebebasan beribadah hingga penggunaan hijab selama di bawah kekuasaan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Telah terjadi beberapa bentrokan Hindu-Muslim dalam pelaksanaan prosesi keagamaan baru-baru ini, setelah kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa pada tahun 2019-2020.
Dua pemimpin BJP mengatakan instruksi lisan diberikan kepada lebih dari 30 pejabat senior dan beberapa Menteri Federal yang berwenang untuk ambil bagian dalam acara debat yang diselenggarakan oleh saluran berita India yang sering disiarkan langsung ke jutaan pemirsa.
“Kami tidak ingin pejabat partai berbicara dengan cara yang menyakiti sentimen agama dari komunitas mana pun. Mereka harus memastikan pandangan partai disampaikan dengan cara yang cerdas,” kata seorang pemimpin senior BJP dan menteri federal di New Delhi.
Dengan sekitar 110 juta anggota, terutama Hindu, BJP adalah partai politik terbesar di dunia, sementara Muslim terdiri dari sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk India.
Pekan lalu BJP menskors juru bicaranya dan memecat pejabat lainnya setelah negara-negara Islam menuntut permintaan maaf dari pemerintah India dan memanggil para diplomat mereka untuk memprotes pernyataan anti-Islam yang disampaikan dalam acara debat TV.
Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Indonesia, Afghanistan, Pakistan dan Iran termasuk di antara negara-negara yang menyampaikan pengaduan publik mereka.
57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam suasana kebencian yang semakin intens dan pelecehan sistematis terhadap umat Islam di India.
Meskipun partai Modi telah membantah adanya peningkatan ketegangan komunal selama masa pemerintahannya, pemerintahan BJP telah meminta kelompok-kelompok Hindu garis keras dalam beberapa tahun terakhir untuk memberikan penjelasan yang mereka yakinin sebagai upaya untuk mempertahankan keyakinan mereka, yang memicu peningkatan sentimen anti-Muslim.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada hari Senin (6/6) bahwa tweet dan komentar yang bersifat ofensif sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
Modi dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam yang kaya energi, sumber utama impor bahan bakar India, tetapi hubungan tersebut mendapat tekanan dari ucapan anti-Islam dari dua anggota BJP, kata pakar kebijakan luar negeri.
SUMBER: REUTERS
