Lembaga Seni dan Budaya Peradaban Islam (LSPBI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan historiografi atau penulisan sejarah umat Islam Indonesia agar lebih utuh, berimbang, dan berbasis pada sumber-sumber akademik yang kuat.
Upaya tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Historiografi Sejarah Umat Islam yang digelar LSPBI MUI di Pesantren Modern Daar al-Qalam, Gintung, Banten, Sabtu (18/7/2026) lalu.
Forum yang menghadirkan sejumlah sejarawan, akademisi, dan pemerhati sejarah Islam itu membahas berbagai aspek perjalanan umat Islam di Indonesia, mulai dari proses masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama dalam pembentukan bangsa, hingga kontribusi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.
Ketua LSPBI MUI, Dr Habiburrahman El Shirazy, menyatakan sejarah umat Islam Indonesia merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus dijaga keasliannya.
Menurutnya, berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah kultural.
“Islam berkembang di Indonesia bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan pendekatan budaya. Karena itu Islam kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan budaya, kehidupan sosial, hingga politik bangsa Indonesia,” ujarnya.
Penulis yang akrab disapa Kang Abik itu menjelaskan bahwa sejarah mencatat Islam telah hadir di Nusantara secara bertahap sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi melalui jaringan saudagar Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat.
Perkembangannya kemudian diperkuat oleh peran para ulama dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore.
Dia juga menyoroti kontribusi besar umat Islam dalam perjuangan melawan kolonialisme hingga proses lahirnya Indonesia merdeka.
“MUI adalah milik umat. Karena milik umat, MUI harus menjaga keaslian sejarah umat Islam Indonesia. Sudah saatnya kita menuliskan sejarah bangsa kita sendiri,” kata dia.
Meluruskan narasi
Senada dengan itu, Wakil Ketua LSPBI MUI, Dr Tiar Anwar Bachtiar, menilai umat Islam perlu lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai kontribusi besar umat Islam dalam perjalanan bangsa.
Menurutnya, historiografi Islam Indonesia tidak boleh berhenti pada pembahasan tokoh atau peristiwa semata, tetapi juga harus memperlihatkan bagaimana umat Islam berperan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.”Umat ini harus aktif meluruskan sejarah umat Islam Indonesia. Kita perlu menunjukkan kepada generasi sekarang bahwa perjuangan bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi umat Islam,” katanya.
Dalam kajian mengenai masuknya Islam ke Nusantara, Tiar menyatakan dukungannya terhadap pandangan yang menyebut Islam telah hadir di wilayah Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan Arab.
Dia merujuk pada berbagai temuan dan kajian yang menunjukkan adanya jejak awal Islam di kawasan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Selain itu, dia menegaskan bahwa Islam dan budaya lokal Nusantara memiliki hubungan yang harmonis.
“Islam tidak datang untuk memberangus budaya Jawa, Sunda, atau budaya lokal lainnya. Islam beradaptasi dan berbaur dengan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid,” ujarnya.
Tiar juga menyoroti pentingnya agenda keilmuan dalam pembangunan peradaban Islam masa kini.
Menurutnya, penguatan riset, literasi, dan tradisi keilmuan harus menjadi prioritas utama umat Islam di tengah berbagai tantangan zaman.
“Pascaruntuhnya kekhalifahan formal, agenda besar umat Islam bukan sekadar politik praktis, tetapi membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, riset, dan literasi,” katanya.
Dalam sesi diskusi, dia turut menyinggung dinamika politik Islam di Indonesia, termasuk relasi antara dakwah dan politik.
Menurutnya, dalam sejarah Islam keduanya tidak dapat dipisahkan, namun orientasi perjuangannya mengalami perubahan dari masa ke masa.
Dia mengatakan, pada masa awal, politik dijadikan sarana dakwah. Tetapi dalam banyak kasus pada era modern justru dakwah yang sering diseret untuk kepentingan politik praktis.
“Politik tidak boleh diperjuangkan hanya dengan label Islam, melainkan harus diisi dengan substansi nilai-nilai Islam,” kata dia menegaskan.
Tiar juga mengkritisi fenomena politik berbiaya tinggi yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi politisi Muslim pasca-Reformasi.
Sistem tersebut, kata dia, sering kali memaksa politisi berkompromi dengan modal finansial yang besar sehingga mengikis idealisme dan integritas.
Di sisi lain, dia menolak pandangan yang memisahkan sejarah Indonesia dari kontribusi Islam. “Nasionalisme Indonesia tanpa keterlibatan Islam adalah sesuatu yang mustahil,” kata dia menegaskan.
“Islam merupakan modal sosial terbesar dan perekat utama yang menyatukan keberagaman bangsa sejak masa pergerakan nasional,” ujarnya menambahkan.
Jaringan global
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,, Prof Jajat Burhanuddin, mengingatkan pentingnya memperluas perspektif dalam penulisan sejarah umat Islam Indonesia.
Menurutnya, historiografi Islam Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada peristiwa politik, tetapi juga perlu mengkaji dinamika peradaban maritim, interaksi global, serta peran berbagai komunitas Muslim dalam membentuk wajah Islam Nusantara.
“Kita perlu melihat sejarah Islam Indonesia dalam konteks yang lebih luas, termasuk interaksi budaya global, jaringan perdagangan maritim, dan peran komunitas keturunan Arab yang selama berabad-abad menjadi bagian dari perkembangan Islam di Nusantara,” katanya.
Jajat menyoroti berbagai temuan arkeologis yang memperkaya pemahaman tentang hubungan awal Nusantara dengan dunia Islam, termasuk temuan di Situs Bongal, Sumatra Utara.
Temuan tersebut, menurutnya, memperlihatkan kuatnya jaringan perdagangan maritim Nusantara dengan dunia Islam sejak masa-masa awal Hijriah.
Dalam paparannya, dia juga menjelaskan bahwa posisi strategis ulama dalam kehidupan masyarakat Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang.
Legitimasi ulama, kata dia, dibangun melalui pergumulan sosial-politik sejak masa awal Islamisasi, era kolonial Belanda, hubungan intelektual dengan Timur Tengah, hingga masa pergerakan nasional.
“Posisi ulama yang kita lihat hari ini tidak muncul secara tiba-tiba. Itu terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, melalui jaringan keilmuan, perjuangan sosial, dan keterlibatan mereka dalam berbagai fase kehidupan bangsa,” ujarnya.
Menurut Jajat, salah satu kekuatan ulama Indonesia adalah kemampuannya menerjemahkan ajaran Islam dengan bahasa konseptual yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
Dia juga menyoroti tantangan modernitas yang dihadapi ulama, mulai dari meluasnya pendidikan tinggi, berkembangnya media massa, hingga munculnya ruang publik digital yang memungkinkan siapa saja berbicara tentang agama.
“Ulama harus terus menjaga otoritas keilmuan dan relevansinya di tengah perubahan sosial yang sangat cepat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Jajat turut mengingatkan pentingnya melanjutkan berbagai proyek penulisan sejarah umat Islam Indonesia yang telah dirintis para sejarawan sebelumnya.
Diaa mengenang pesan almarhum Prof Taufik Abdullah yang pernah mengajaknya mendukung proyek penulisan sejarah umat Islam yang digagas MUI.
“‘Proyek sejarah MUI ini perlu kita dukung. Jangan sampai umat kita tidak mengerti sejarah para pahlawan dalam membangun bangsanya. Kita garap proyek ini sebagai bagian dari ibadah, bahkan jihad ilmu,’ begitu pesan Prof Taufik Abdullah kepada saya,” tuturnya.
FGD Historiografi Sejarah Umat Islam ini menjadi bagian dari upaya LSPBI MUI memperkuat kesadaran sejarah di kalangan umat sekaligus mendorong lahirnya karya-karya historiografi yang mampu merekam secara lebih utuh kontribusi Islam dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Para peserta berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi landasan bagi pengembangan penulisan sejarah umat Islam Indonesia yang lebih komprehensif, berbasis riset, dan mampu menjangkau generasi muda sebagai pewaris sejarah bangsa.
Sumber: MUI Digital
