Partai nasionalis Hindu Narendra Modi, BJP, tidak lagi memiliki anggota parlemen Muslim setelah Mukhtar Abbas Naqvi mengundurkan diri sebagai Menteri Urusan Minoritas.
Pengunduran diri seorang menteri federal membuat partai yang berkuasa di India tidak lagi memiliki anggota parlemen Muslim untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.
Menteri Urusan Minoritas Mukhtar Abbas Naqvi mengundurkan diri pada hari Rabu, sehari sebelum masa jabatannya sebagai anggota parlemen berakhir.
Politisi berusia 64 tahun itu adalah satu-satunya menteri Muslim di Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang memiliki hampir 400 anggota parlemen.
Naqvi keluar ketika BJP dikaitkan dengan kasus penganiayaan komunitas minoritas sejak berkuasa pada 2014.
India adalah rumah bagi sekitar 200 juta Muslim – populasi Muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan.
Naqvi telah digantikan oleh aktris yang berubah menjadi politisi, Smriti Irani (46).
Media berpendapat bahwa BJP dapat mempertimbangkan Naqvi untuk jabatan wakil presiden India di tengah kemarahan global atas salah satu pejabatnya yang membuat pernyataan anti-Islam.
Pemilihan wakil presiden dijadwalkan pada 6 Agustus, sementara masa jabatan petahana saat ini, M Venkaiah Naidu, berakhir pada 10 Agustus.
Bulan lalu, BJP mencalonkan Droupadi Murmu untuk jabatan presiden. Jika Murmu menang, dia akan menjadi politisi keturunan pertama sekaligus politisi wanita kedua di India yang menduduki posisi tersebut.
Konstitusi India memberikan peran seremonial kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara Perdana Menteri dan kabinetnya memegang kekuasaan eksekutif.
Tidak ada pemimpin BJP di parlemen atau majelis
BJP Modi, yang mengklaim sebagai “partai politik terbesar di dunia”, memiliki 301 anggota di parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat.
Keluarnya Naqvi berarti juga bahwa partai sayap kanan tidak memiliki anggota Muslim di majelis tinggi parlemen.
Secara signifikan, BJP tidak memiliki satu pun anggota majelis legislatif (MLA) pada 18 dari 28 negara bagian India yang saat ini diperintah oleh partai tersebut, baik secara langsung maupun melalui mitra koalisinya.
Para ahli mengatakan tidak adanya perwakilan Muslim di jajaran terpilih BJP bertentangan dengan slogan partai yang sering diulang: “Sabka saath, sabka vikas” (Harmoni dan pertumbuhan inklusif untuk semua).
Jurnalis dan analis politik Arati R Jerath mengatakan kepada Al Jazeera bahwa BJP secara historis memiliki “keterwakilan yang nyata dari umat Muslim” tetapi hal itu tidak lagi menjadi perhatian eksekutif.
“Ini adalah sesuatu yang baru dan tidak biasa. Mereka bahkan tidak memiliki wajah Muslim lagi. Saya kira itu menunjukkan bagaimana BJP telah berubah sekarang di bawah Modi dan (Menteri Dalam Negeri federal Amit) Shah,” katanya.
“Ini secara terbuka mengatakan bahwa kami telah menunjukkan bahwa kami dapat memenangkan pemilihan tanpa dukungan umat Islam.”
Pada Pemilu 2014, BJP menurunkan tujuh orang Muslim tetapi tidak satu pun dari mereka yang menang meskipun ada dukungan luar biasa untuk Modi di antara para pemilih tahun itu.
Dalam pemilihan tahun 2019, dimana Modi kembali berkuasa dengan mayoritas yang lebih besar, BJP menerjunkan enam kandidat Muslim tetapi mereka kembali kalah.
Di negara bagian Uttar Pradesh yang paling padat penduduknya di India di mana 19 persen populasinya adalah Muslim, BJP mengulangi strategi 2017 dengan tidak menurunkan seorang pun Muslim dalam pemilihan legislatif yang diadakan awal tahun ini. Dalam pemilihan di negara bagian Manipur dan Uttarakhand, partai BJP melakukan hal yang sama.
Jamal Siddiqui, kepala sayap minoritas BJP, mengklaim partainya tidak mempertimbangkan agama saat memilih kandidatnya.
“Partai memberikan kursi tergantung pada kebutuhan dan jika orang melihatnya dari kacamata yang diwarnai dengan agama, maka itu sangat disayangkan,” kata Siddiqui kepada Al Jazeera.
Menteri Dalam Negeri Shah pada bulan Maret mengutip bahwa “winnability” menjadi faktor pertimbangan, saat membela keputusan BJP untuk menjauhkan Muslim dari daftar kandidatnya. “Pendistribusian tiket kami atas dasar winnability,” katanya.
Jerath setuju dengan pendapat mengenai kemenangan BJP tersebut dan mengatakan partai merasa bahwa seorang Muslim yang maju mencalonkan tersebut tidak memiliki peluang bagus untuk memenangkan kursi.
“Pemilih inti BJP yang merupakan pemilih nasionalis Hindu sayap kanan akan ragu untuk memilih calon Muslim,” katanya.
Rahul Verma, seorang rekan di Pusat Penelitian Kebijakan yang berbasis di New Delhi, mengatakan tidak memiliki anggota parlemen atau MLA Muslim tidak akan merusak elektabilitas BJP.
“Tetapi partai tidak boleh mengesampingkan atau jumawa dengan fakta ini. Citra dan reputasi dalam berpolitik, diman BJP sebagai partai dominan secara nasional harus menemukan cara untuk memiliki representasi Muslim di organisasi, cabang legislatif, dan posisi menteri, ”katanya kepada Al Jazeera.
SUMBER : AL JAZEERA
