PBNU Akan Dampingi Petani Hutan Melalui Koperasi Bumi Nusantara

Tim Percepatan Program Prioritas (TPPP) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar sosialisasi dan koordinasi program perhutanan sosial bersama Tim Program ‘Makmur’ yang diwakili oleh ID Food, PT Sang Hyang Seri, Pupuk Kaltim dan Bank Rakyat Indonesia.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan kelompok tani hutan dari Lumajang dan Banyuwangi ini digelar di Rest Area Gunung Lemongan, Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada 28 Desember 2022 lalu.

Agenda sosialisasi dan koordinasi itu bertujuan untuk menjajagi rencana kerja sama antara TPPP PBNU dengan Program ‘Makmur’. Skema kerja sama yang akan dilakukan adalah pendampingan intensif kepada petani dengan model budidaya pertanian berkelanjutan, serta melibatkan rantai pasok yang didukung oleh teknologi tepat guna untuk memakmurkan petani hutan.

“NU melalui TPPP Perhutanan Sosial akan mendampingi petani hutan untuk mendapatkan hak kelola Perhutanan Sosial, sedangkan untuk permodalan, benih, pupuk dan pemasaran akan difasilitasi oleh koperasi milik NU yaitu Koperasi Bumi Nusantara,” kata perwakilan TPPP PBNU Tri Chandra Aprianto sebagaimana keterangan yang diterima NU Online, Ahad (1/1/2022).

Chandra mengapresiasi pertemuan itu. Sebab selama ini pembahasan tentang petani hutan dan perhutanan sosial selalu dilakukan di Jakarta. Tapi kali ini pembahasannya dilakukan langsung di tapak.

“Saya berterima kasih kepada semua yang hadir, karena bersedia hadir memenuhi undangan PBNU untuk mendiskusikan masalah petani hutan dan perhutanan sosial di tapak bukan di Jakarta,” kata Chandra.

Ia menjelaskan, program ‘Makmur’ yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan singkatan dari ‘Mari Kita Majukan Usaha Rakyat’. Program ini berorientasi untuk memakmurkan petani melalui pendekatan holistik.

Pendekatan itu dilakukan mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, kemitraan pertanian pasar, pengembangan sosial masyarakat petani dan bisnis inklusif, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming dan mekanisasi pertanian, hingga akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian.

Sementara itu, A’ak Abdullah Al-Kudus meyakinkan bahwa program ‘Makmur’ ini untuk memastikan adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani hutan. Hal ini juga untuk menepis anggapan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa petani hutan tidak siap untuk mengolah lahannya ketika mereka diberi hak kelola di kawasan hutan.

“NU akan memastikan bahwa petani hutan mampu mengolah lahannya dengan baik,” tegas A’ak yang juga Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU itu.

TPPP PBNU dan Tim Program ‘Makmur’ bersepakat bahwa program ini harus memegang teguh prinsip 3P (People, Planet, Profit) yakni memastikan masyarakatnya sejahtera dan memastikan kelestarian alam. Program ini juga harus saling menguntungkan semua pihak.

Untuk tahap awal, program ini akan diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan lahan seluas 500 hektar. Dari situ, kelak akan diduplikasikan di beberapa tempat lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Riau.

Manajer Program ‘Makmur’ Adri Muchtar dari ID Food berharap, program kerja sama ini bisa terwujud. Sebab PBNU dan ‘Makmur’ memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Lebih lanjut Adri Muchtar menjelaskan bahwa ada lima komoditas yang bisa dikerjasamakan dengan program ‘Makmur’ ini yaitu padi, jagung, tebu, sawit, dan Kopi. Ia menjelaskan, ID Food merupakan perusahaan holding milik BUMN di bidang pangan.

Perwakilan dari Pupuk Kaltim Suprioyo memastikan ketersediaan pupuk berkualitas untuk petani hutan yang kelak akan didampingi oleh NU, termasuk layanan konsultasi agronomi bagi petani.

Lalu Umi Khusniyati dari PT Sang Hyang Seri menyampaikan bahwa perusahaannya bersedia menjadi offtaker atau pemasok kebutuhan untuk program ini. Ia mengatakan, khusus untuk di Banyuwangi, pihaknya sudah punya empat unit mesin pengering dengan kapasitas 30 ton per hari.

“Dan kami bersedia membeli hasil panen dari petani sesuai dengan harga umum di pasar,” jelas Umi.

Sumber: https://www.nu.or.id/