Kais Saied, yang dituduh melakukan ‘kudeta’ oleh lawan politiknya, telah memerintah melalui dekrit sejak dia mengesampingkan konstitusi 2014.
Presiden Tunisia memecat 57 hakim pada hari Rabu, menuduh mereka korupsi dan melindungi “teroris”, ditengah usahanya untuk merombak sistem politik negara.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Kais Saied mengatakan dia telah “memberi kesempatan demi kesempatan dan peringatan demi peringatan kepada pengadilan untuk membersihkan lembaga mereka”. Beberapa jam kemudian sebuah surat resmi berupa dekrit diterbitkan yang isinya mengumumkan pemecatan.
Di antara mereka yang dipecat adalah Youssef Bouzaker, mantan kepala Dewan Kehakiman Tertinggi, yang dibubarkan Saied pada Februari.
Dewan telah bertindak sebagai penjamin utama independensi peradilan sejak revolusi Tunisia 2011 dan langkah tersebut memicu tuduhan bahwa Saied ikut campur dalam proses peradilan.
Korban lain yang menonjol dari pembersihan itu adalah Bachir Akremi. Beberapa aktivis politik mengatakan hakim terlalu dekat dengan partai Ennahda dan menuduhnya menghentikan kasus yang menentangnya. Ennahda dan Akremi sama-sama menyangkal tuduhan tersebut.
Juli lalu, Saied membubarkan pemerintah dan merebut kekuasaan eksekutif, sebelum mengesampingkan konstitusi 2014 dan membubarkan parlemen terpilih negara itu.
Dia telah memerintah dengan dekrit sejak itu, mengklaim dia perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tunisia dari krisis. Awalnya, gerakannya tampaknya memenangkan dukungan publik setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi, kelumpuhan politik dan korupsi, tetapi kemarahan publik tumbuh ditengah inflasi dan pengangguran yang tinggi, serta layanan publik yang menurun.
Saied, yang juga menguasai komisi pemilihan yang dulunya independen, mengatakan dia akan memperkenalkan konstitusi baru bulan ini yang akan dimasukan kedalam referendum pada Juli mendatang.
Namun hampir semua partai politik Tunisia dan Serikat Buruh UGTT, yang memiliki kekuatan,telah menolak langkah tersebut.
UGTT menyampaikan bahwa pekerja sektor publik akan aksi mogok pada 16 Juni, dimana hal ini merupakan tantangan terbesar secara langsung terhadap perebutan kekuasaan Saied sejauh ini.
SUMBER : AL JAZEERA
