YERUSALEM, 11 April 2026 — Yayasan Al-Quds Internasional pada hari Jumat menyatakan bahwa Israel telah berhasil memaksakan kepolisiannya sebagai administrasi de facto Masjidil Aqsa, dengan mengendalikan masalah penutupan dan pembukaannya, serta merampas peran Wakaf Yordania yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci di Yerusalem, sebagai langkah awal untuk mengubah identitasnya.
Yayasan tersebut memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa penutupan dan pembukaan Aqsa atas perintah polisi pendudukan, serta pengasingan Aqsa selama bulan Ramadan dan Idulfitri, merupakan kelanjutan dari apa yang disebutnya sebagai “perampasan fungsi-fungsi dasar tetap Wakaf Islam di Yerusalem yang berada di bawah Yordania,” dan langkah tambahan menuju penghubungan Aqsa dengan kedaulatan Israel.
Yayasan tersebut mengatakan bahwa tantangan saat ini telah melampaui kemampuan Yordania sendirian, dan menekankan pentingnya bergerak secara populer dan resmi untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran yang berupaya untuk sepenuhnya menciptakan Yahudisasi Aqsa dan mengubahnya menjadi Bait Suci.”
Yayasan ini menyerukan kepada penduduk Yerusalem dan wilayah yang diduduki pada tahun 1948, serta mereka yang dapat mencapai Masjidil Aqsa dari Tepi Barat, untuk berbondong-bondong ke masjid dan memperbanyak salat dan iktikaf di dalamnya “sebagai bentuk pertahanan terhadap proyek pemecahan belahan dan Yahudisasinya.”
Penutupan Terpanjang dalam Berabad-abad
Pernyataan yayasan ini muncul setelah polisi pendudukan pada hari Rabu lalu mengumumkan pembukaan kembali Masjidil Aqsa dan tempat-tempat suci di Kota Tua, berdasarkan instruksi “Komando Dalam Negeri Israel,” setelah penutupan yang berlangsung selama 40 hari.
Berbeda dengan pengumuman pendudukan, Departemen Wakaf Islam di Yerusalem (yang berada di bawah pemerintah Yordania) menegaskan pembukaan masjid mulai dari salat Subuh hari Kamis lalu tanpa batasan jumlah jemaah.
Penindasan Jemaah dan Pengkristalan Pemecahan Belahan
Yayasan Al-Quds mencatat bahwa Aqsa dibuka untuk jemaah bersamaan dengan azan Subuh hari Kamis. Namun, kurang dari 45 menit setelah salat, polisi pendudukan menyerang jemaah dengan pentungan, mengusir mereka dari halaman Masjidil Aqsa, dan menahan beberapa orang yang sedang beriktikaf.
Yayasan tersebut menambahkan bahwa polisi Israel mengosongkan halaman untuk para pemukim, mencatat bahwa 492 pemukim menyerbu Aqsa pada hari itu dalam beberapa gelombang, melakukan ritual kolektif, meniup terompet, dan melakukan apa yang dikenal sebagai “sujud epik.”
Yayasan tersebut mengatakan bahwa polisi memperpanjang waktu yang dialokasikan untuk penyerbuan pemukim selama setengah jam tambahan, menjadikannya enam setengah jam, sebuah indikasi pendalaman realitas pemecahan belahan waktu Masjidil Aqsa.
Penarikan Kewenangan Secara Bertahap
Yayasan Internasional menganggap tindakan terbaru ini sebagai puncak dari “rangkaian historis” yang dimulai sejak tahun 1982 untuk menarik wewenang Wakaf Yordania, melalui pemberlakuan pengawasan atas pembangunan kembali pada tahun 2011, upaya memaksakan pemecahan belahan waktu total pada tahun 2015, upaya memberlakukan gerbang elektronik pada tahun 2017, hingga merebut keputusan untuk mengendalikan pembukaan dan penutupan masjid selama perang tahun 2025 dan 2026.
Yayasan tersebut memperingatkan bahwa Aqsa saat ini sedang melalui “tahap keterbukaan terburuk,” menunjuk pada pendudukan yang sedang membangun administrasi yang “asing bagi identitasnya” untuk memecah belahnya, sebagai pendahuluan untuk Yahudisasi totalnya.
Yayasan ini juga memperingatkan bahwa keberadaan Wakaf Islam dan peran historis Yordania di Yerusalem kini terancam secara eksistensial, mencatat bahwa pendudukan bekerja untuk meminggirkan dan mempersempitnya secara berturut-turut, sebagai pendahuluan untuk menyingkirkannya.
Sumber: Al Jazeera
