DOHA, 10 April 2026 — Panggung diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat yang dinanti-nantikan di Islamabad dihadapkan pada serangkaian pertanyaan kompleks tentang sifat kartu yang dibawa masing-masing pihak, besarnya konsesi yang mungkin diberikan, dan nasib isu-isu panas yang terkait—dari Lebanon hingga Selat Hormuz.
Para ahli dan analis yang menjadi tamu dalam acara “Saat Diskusi” menjelaskan bahwa Iran menuju meja perundingan dari posisi yang memberinya ruang gerak yang luas. Di depan kartu-kartu yang dimilikinya adalah kendali de facto atas Selat Hormuz, yang digambarkan oleh Pemimpin Tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, sebagai “kartu emas.”
Empat Puluh Hari Perang yang Membuahkan Hasil
Dalam penilaian Profesor Studi Timur Tengah, Dr. Hassan Ahmadian, perang selama empat puluh hari telah membuktikan ketidakmampuan AS dan Israel mencapai tujuan mereka yang dideklarasikan, sehingga memberi Teheran modal negosiasi yang nyata. Iran berpegang pada substansi dari 10 poin yang telah disetujui Washington sebagai dasar dialog, meskipun Washington-lah yang memaksakan waktu dan ritme negosiasi.
Mengenai perdebatan tentang sejauh mana kemampuan Washington untuk bernegosiasi dari posisi kekuatan yang sesungguhnya, Profesor Konflik Internasional di Institut Doha untuk Studi Pascasarjana, Dr. Ibrahim Freihat, berpendapat bahwa pemerintahan AS memasuki perang tanpa legitimasi internasional dan tanpa konsensus internal, hanya mengandalkan kartu militer—sebuah kartu yang terkuras dengan menargetkan 13.000 target tanpa diterjemahkan menjadi keberhasilan politik.
Sebaliknya, peneliti hukum tata negara dan sistem politik, Dr. Salim Zkhour, berpendapat bahwa Iran juga telah menyetujui 15 poin yang sebelumnya ditolaknya secara keseluruhan, dan bahwa evaluasi untung-rugi tidak ada artinya sebelum menunggu hasil negosiasi.
Selat Hormuz: Kartu Truf Utama
Masalah Selat Hormuz berada di garis depan poin-poin perselisihan. Menurut penulis dan analis politik, Amin Qamouriya, selat tersebut merupakan “kartu truf utama” yang dimainkan Iran di meja perundingan. Namun, pengaruh regionalnya pada saat yang sama merupakan titik lemah yang coba dieksploitasi Israel.
Dalam konteks ini, Direktur Pusat Studi Politik “Madar”, Dr. Saleh al-Mutairi, memperingatkan bahwa selat tersebut adalah jalur bersama dengan Kesultanan Oman, dan bahwa pengaturan apa pun yang mengubah Iran menjadi “loket pemungutan biaya” untuk Washington tidak mencerminkan kemenangan, tetapi bentuk ketergantungan lain.
Masalah Lebanon: Mata Rantai Paling Rapuh
Di sisi lain, masalah Lebanon merupakan mata rantai paling rapuh dalam penyelesaian yang dinanti-nantikan. Peneliti senior di Al Jazeera Centre for Studies, Dr. Liqa’ Makki, berpendapat bahwa apa yang terjadi di Lebanon bukanlah pengecualian, tetapi bagian dari konfigurasi regional yang lebih luas yang mencakup Irak, Yaman, dan Teluk. “Kemenangan adalah apa yang Anda pasarkan, bukan apa yang Anda lakukan,” katanya, menyimpulkan bahwa semua pihak akan mendeklarasikan kemenangan karena negosiasi tidak akan menghasilkan pengibaran bendera putih.
Sebaliknya, akademisi dan pakar kebijakan Timur Tengah, Dr. Mahjoub al-Zuwairi, membedakan antara prioritas pihak AS dan Israel di dalam lanskap negosiasi, memperingatkan bahwa perbedaan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak Iran, dan rakyat kawasanlah yang membayar harganya.
Sementara itu, mantan penasihat Departemen Pertahanan AS, Hayam Nawas, memperkirakan bahwa pemerintahan Trump bertindak di tengah ambiguitas strategis yang nyata, dan keberhasilan negosiasi pada dasarnya memerlukan konsultasi dengan negara-negara Teluk yang ia gambarkan sebagai “bijaksana dan diam”—bukan tidak hadir.
Kurangnya Konsultasi dengan Sekutu Teluk
Selaras dengan premis ini, Dr. Freihat menegaskan bahwa AS memasuki perang ini tanpa berkonsultasi dengan sekutu Teluknya, mengutip pola historis yang berulang sejak Korea, Vietnam, hingga Afghanistan, yang mengungkap ketidakmampuan Washington untuk menerjemahkan kekuatan militernya menjadi keuntungan politik yang langgeng.
Mayoritas peserta dalam “Saat Diskusi” memperkirakan bahwa pencapaian kesepakatan komprehensif dalam putaran Islamabad tidak mungkin terjadi, dan memperkirakan putaran negosiasi yang akan berlangsung selama berbulan-bulan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawasan Arab akan tetap berada di luar lingkaran pembentukan aturan main, memikul biaya perang di mana mereka tidak dikonsultasikan, dan negosiasi di mana mereka tidak duduk di mejanya.
Sumber: Al Jazeera
