JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong penguatan diplomasi untuk menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Hal itu disampaikan saat bersama Ketua MPR, pimpinan Fraksi PKB dan PKS di DPR, serta puluhan pimpinan ormas Islam dan pesantren memenuhi undangan halal bihalal bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Faisal Abdullah Amody, Rabu, 15 April 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada ekonomi global maupun penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan, khususnya sektor penerbangan akibat kenaikan harga avtur.
Di depan para hadirin, HNW, sapaan akrabnya, menegaskan kembali pendapatnya bahwa ibadah haji seharusnya bisa menjadi momentum untuk menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian bagi umat Islam dan masyarakat dunia. Jika dapat terwujud, perdamaian yang lahir dari momentum haji diharapkan bersifat permanen dengan menghentikan perang secara menyeluruh.
“Saya kembali menyampaikan pendapat yang pernah saya sampaikan saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, serta harapan dan dukungan kepada Duta Besar Saudi Arabia agar penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi momentum menghentikan perang dengan segala dampak negatifnya, serta menghadirkan perdamaian, selain di kawasan Haramain (Mekah dan Madinah/Arab Saudi), tetapi juga di seluruh jalur perjalanan jamaah dari negara masing-masing seperti dari Iran, Amerika Serikat, dan negara lain yang juga terlibat dalam perang menuju Arab Saudi. Agar seluruh proses menuju dan melaksanakan ibadah haji berlangsung aman dan kondusif sehingga memungkinkan jamaah beribadah dengan tenang dan khusyuk, serta doa-doa mereka untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat global dapat diwujudkan,” ujar Hidayat.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II ini juga secara khusus menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam perang, khususnya Amerika Serikat, Israel, dan Iran, untuk menghentikan perang dengan segala eskalasi negatifnya yang berdampak luas terhadap stabilitas global, termasuk terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan umat Islam dari seluruh dunia, termasuk dari AS dan Iran.
Karena dampak perang yang destruktif, HNW juga mengecam berbagai serangan militer yang menyasar fasilitas sipil dan nonmiliter, baik yang terjadi di Iran maupun di wilayah Arab Saudi, karena bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
“Sudah lama saya menolak serangan militer ke sasaran nonmiliter, fasilitas umum seperti sekolah atau rumah sakit di Iran, maupun serangan terhadap fasilitas vital di Saudi Arabia seperti Aramco, karena itu jelas melanggar hukum internasional dan membahayakan stabilitas kawasan yang bisa berdampak pada krisis ekonomi global,” tegasnya.
Hidayat juga menyambut positif berbagai inisiatif penghentian perang AS dan Israel versus Iran untuk menghadirkan perdamaian di kawasan, seperti upaya yang dilakukan Pakistan. Namun, HNW mengusulkan agar upaya tersebut diperluas secara komprehensif dan memenuhi aspek keadilan.
“Prakarsa penghentian perang Pakistan itu, agar dapat menghadirkan perdamaian yang berkeadilan, perlu diperluas spektrumnya agar mencakup seluruh kawasan, tidak hanya AS dan Iran dengan memasukkan Lebanon, tetapi juga penghentian perang dan hadirnya perdamaian bagi Palestina dan negara-negara Teluk, sehingga dapat menghadirkan keadilan dan mewujudkan perdamaian secara menyeluruh. Apalagi sudah ada komunikasi intensif antara Menlu Iran dan Menlu Saudi Arabia, serta telah ditandatanganinya kerja sama strategis antara Pakistan dengan Saudi Arabia dan lain-lain,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar, sebanyak 221 ribu jamaah, memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan, dengan berhentinya segala bentuk perang dan serangan militer. Oleh karena itu, diplomasi pelaksanaan haji untuk perdamaian juga seharusnya menjadi bagian penting dari upaya Indonesia dan Arab Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2026.
Selain itu, HNW bersama para ulama dan tokoh yang hadir juga menyampaikan apresiasi atas penegasan Dubes Saudi terkait jaminan keamanan dan terselenggaranya ibadah haji tahun 2026. Mereka juga menyambut baik kinerja Kerajaan Arab Saudi dalam melayani dan menjaga Haramain asy-Syarifain (Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah) yang sangat terkait dengan prosesi ibadah haji.
Dalam pernyataan penutupnya, HNW juga mengingatkan nasib Masjid Al-Aqsha yang masih dalam penguasaan Israel. Ia mendorong peran Arab Saudi yang lebih aktif dan efektif untuk menyelamatkan dan membebaskan Masjid Al-Aqsha dari penguasaan Israel. Peran tersebut dinilai akan menambah kemuliaan setelah melayani dua masjid suci, serta berkontribusi dalam menyatukan umat Islam di dunia.
“Karena itu, HNW dan para tokoh serta ulama yang hadir berharap semua pihak dapat mengedepankan kemaslahatan kemanusiaan dengan menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian melalui penurunan eskalasi konflik, agar tercipta stabilitas kawasan yang berdampak positif bagi keselamatan dari krisis ekonomi maupun politik. Hal ini juga penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman, damai, dan dengan biaya yang tidak melonjak. Dengan demikian, umat Islam sedunia, termasuk dari AS dan Iran, dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, damai, dan khusyuk. Jika perang dapat dihentikan dan perdamaian berkeadilan terwujud, termasuk pembebasan Masjid Al-Aqsha, maka pelaksanaan haji 2026 dapat menjadi momentum penting bagi kerja sama global dan persatuan umat Islam dunia yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia,” pungkas Hidayat.
Sumber: PKS.id
