Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama RI melakukan kerja sama pembangunan di bidang keagamaan, keumatan, pendidikan, termasuk terkait kerukunan umat beragama. Kerja sama tersebut diwujudkan salah satunya dengan menjadikan masjid dan mushala sebagai pusat kegiatan umat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Penandatanganan tersebut berbarengan dengan peringatan Nuzulul Qur’an PBNU yang diselenggarakan di Pesantren Daarul Rahman Jagakarsa, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz mengatakan bahwa keberadaan masjid dan mushala harus dimaksimalkan bukan hanya untuk tempat ibadah, namun menjadi pusat berbagai sektor kehidupan.
“Kita kembangkan masjid dan mushala tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi sentra pendidikan umat, pusat membangun kerukunan dan harmoni sosial, serta tempat mengembangkan potensi zakat dan wakaf,“ kata Ishfah dalam keterangan tertulis.
Selain masjid dan mushala, kerja sama tersebut juga terkait dengan upaya mendorong pengembangan kemandirian pesantren. Kemandirian ini dilakukan agar pesantren memiliki kekuatan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.
Selain dengan Kemenag, PBNU juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN)/Bappenas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Nota kesepahaman kerja sama ini ditandatangani Gus Yahya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Suharso mengungkapkan, di Indonesia terdapat sekitar 10,5 juta penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Mereka adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1,9 dollar atau senilai Rp274 ribu/hari. Kemiskinan ekstrem, kata dia, ada kecenderungan menurun pada 2019. Namun, adanya pandemi yang melemahkan berbagai sektor kehidupan, kemiskinan kembali meningkat.
Adanya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk PBNU, pemerintah berharap jumlah 10,5 juta orang yang miskin ekstrem ini akan menurun menjadi 1 persen pada 2024 mendatang.
Hadir pada penandatanganan dua kerja sama tersebut Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib ‘Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum PBNU Habib Hilal Al-Aidid, KH Zulfa Musthofa, dan H Nizar Ali. Hadir pula Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf dan para Ketua PBNU, antara lain H Amin Said Husni, Hj Alissa Wahid, dan H Miftah Faqih.
