Warga Israel telah memberikan suara mereka sejak Selasa pagi, 27 Oktober, untuk memilih anggota Knesset ke-26. Pemungutan suara ini dinilai sebagai yang paling krusial dalam beberapa tahun terakhir, karena dapat mengakhiri dominasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di pemerintahan atau justru memperpanjang masa kekuasaannya melalui proses koalisi yang rumit.
Pemilu untuk memilih 120 anggota Knesset ini merupakan yang pertama sejak serangan 7 Oktober 2023 dan perang di Jalur Gaza, serta konflik dengan Lebanon dan Iran, hingga meluasnya serangan Israel ke beberapa negara di kawasan tersebut.
Netanyahu, yang telah menjabat sebagai perdana menteri selama 19 tahun—periode terlama dalam sejarah Israel—kembali mencalonkan diri di tengah proses hukum atas tuduhan korupsi. Ia menghadapi persaingan ketat dengan blok oposisi yang dipimpin oleh partai-partai Yahudi.
Kekalahan Netanyahu di tempat pemungutan suara tidak serta-merta menghentikannya dari kekuasaan. Hal ini disebabkan perdana menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan diisi oleh anggota Knesset yang berhasil mengamankan dukungan mayoritas dari para anggota dewan.
Sistem pemilu proporsional mengharuskan partai-partai bernegosiasi untuk membangun koalisi yang menjamin minimal 61 kursi, sebuah mayoritas yang belum pernah dicapai oleh satu partai pun sepanjang sejarah Israel.
Survei terbaru memprediksi blok oposisi akan meraih 52 kursi, berbanding 50 kursi untuk aliansi nasional-religius pimpinan Netanyahu. Poling tersebut juga memperkirakan dua partai yang dipimpin warga Arab, yaitu Joint List dan United Arab List (Ra’am), akan memperoleh antara 13 hingga 15 kursi. Perolehan ini menempatkan mereka pada posisi krusial dalam menentukan pemerintahan selanjutnya. Selain itu, jajak pendapat mengindikasikan ada 13 daftar partai yang berpotensi melampaui ambang batas parlemen.
Berikut adalah beberapa skenario utama yang mungkin terjadi:
Pertama: Pemerintahan Sayap Kanan yang Dipimpin Netanyahu Meskipun sedikit tertinggal dalam jajak pendapat, Netanyahu tetap berpeluang mempertahankan posisinya jika Partai Likud berhasil menggalang 61 anggota parlemen, baik dari sekutu tradisional maupun mitra baru. Namun, skenario ini dinilai sangat kecil kemungkinannya jika melihat hasil survei saat ini.
Lingkaran koalisinya mencakup partai far-right “Jewish Power” pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan “Religious Zionism” pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Selain itu, terdapat partai Haredi seperti “Shas” dan “United Torah Judaism” yang masih memiliki pengaruh signifikan meskipun sempat menarik diri dari koalisi pada tahun 2025.
Kedua: Pemerintahan Mayoritas yang Dipimpin Oposisi Pada akhir September, empat partai oposisi—Yashar, The Democrats, Yisrael Beiteinu, dan aliansi Together—menandatangani kesepakatan “non-agresi” untuk menggeser Netanyahu. Mereka menyatakan komitmen bersama untuk menjaga dan memperkuat Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis.
Meskipun calon perdana menteri dari pihak mereka belum diumumkan secara resmi, mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yesh Atid, serta mantan Perdana Menteri Naftali Bennett (mitra Yair Lapid dalam aliansi Ma’an) dinilai sebagai kandidat terkuat.
Pakar pengamat Israel, Wadie Abu Nassar, menilai jalan ini cukup sulit mengingat hasil survei yang ada, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Hal ini diperkuat oleh laporan mengenai upaya Eisenkot yang mulai mendekati anggota parlemen dari kelompok Haredi. Kemenangan skenario ini mungkin menuntut kompromi yang membuat beberapa partai terpaksa melanggar janji kampanye mereka.
Ketiga: Koalisi yang Melibatkan “Ra’am” di Dalam Pemerintahan United Arab List mengukir sejarah pada tahun 2021 sebagai partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel melalui pemerintahan Bennett.
Ketuanya, Mansour Abbas, menyatakan kesiapannya untuk mengulang pengalaman tersebut demi mendukung oposisi. Syarat yang diajukan adalah komitmen memberantas kejahatan terorganisasi di kota-kota pemukiman Arab dan menghentikan kebijakan diskriminatif, terutama terkait sektor perumahan.
Namun, sebagian besar pemimpin oposisi, termasuk Eisenkot, telah menolak gagasan untuk memasukkan partai-partai Arab ke dalam struktur koalisi pemerintahan.
Keempat: Pemerintahan Minoritas dengan Dukungan Partai Arab Jika ambang batas 61 kursi tidak tercapai, Eisenkot mungkin akan mengambil langkah membentuk pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan partai Arab dari luar koalisi. Joint List (aliansi tiga partai) dan United Arab List telah menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan “jaring pengaman” di Knesset. Sebagai imbalannya, mereka meminta jaminan serupa bagi warga Arab, seperti penghentian pembongkaran rumah, penanganan kriminalitas, dan pembukaan ruang dialog politik dengan Palestina. Langkah ini sekaligus bertujuan mencegah pemerintahan saat ini yang melibatkan Ben-Gvir dan Smotrich bertindak sebagai pemerintahan sementara.
Dukungan ini krusial karena undang-undang dasar tidak secara mutlak mewajibkan 61 suara untuk mendapatkan kepercayaan parlemen. Sebuah pemerintahan cukup meraih suara setuju lebih banyak daripada suara yang menolak dalam sidang pemungutan suara.
Dengan demikian, keputusan anggota parlemen dari partai Arab untuk memilih setuju, menyatakan abstain, atau tidak hadir sudah cukup untuk memenangkan Eisenkot atas blok Netanyahu.
Meski begitu, opsi ini terhalang oleh penolakan tegas dari Bennett dan pemimpin Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, yang enggan bergantung pada partai-partai Arab. Di sisi lain, Eisenkot sendiri belum mengambil sikap resmi atas usulan tersebut. Model pemerintahan ini juga dinilai rentan runtuh setiap saat jika terjadi ketidaksepakatan pada keputusan-keputusan strategis.
Kelima: Pemerintahan Persatuan Nasional Tanpa Kelompok Ekstrem Kanan Jika kedua kubu menemui jalan buntu, desakan untuk membentuk pemerintahan persatuan yang menggabungkan Likud, Yashar, dan partai lainnya—tanpa mengikutsertakan partai Ben-Gvir dan Smotrich—akan semakin kuat.
Presiden Israel Isaac Herzog terus mendorong opsi ini guna menghindari pemilu ulang. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa pihak-pihak di lingkaran dekat Presiden AS Donald Trump lebih menyukai formula ini.
Skema ini serupa dengan pemerintahan Netanyahu-Gantz pada 2020 serta pemerintahan darurat yang dimasuki Gantz setelah serangan 7 Oktober. Hambatan utamanya, menurut Abu Nassar, adalah bersedianya partai oposisi duduk bersama Likud, namun menolak keras berada di pemerintahan yang dipimpin atau melibatkan Netanyahu.
Oleh karena itu, beredar wacana di internal Israel mengenai kemungkinan Presiden Herzog memberikan pengampunan atas kasus korupsi Netanyahu sebagai imbalan atas pengunduran dirinya dari dunia politik. Namun, Netanyahu secara terbuka menolak gagasan tersebut dan menegaskan tidak akan mundur meskipun kalah dalam pemilu.
Di sisi lain, Ben-Gvir sempat menyampaikan bahwa Netanyahu sengaja menghindari tampil bersamanya di publik karena sedang berupaya menjajaki pemerintahan persatuan bersama Eisenkot.
Keenam: Rotasi Jabatan Perdana Menteri Negosiasi yang berlangsung dapat berujung pada kesepakatan pembagian kekuasaan, di mana dua pemimpin bergantian menjabat sebagai perdana menteri dalam jangka waktu yang disepakati. Formula ini berkaitan erat dengan opsi pemerintahan persatuan. Menurut Abu Nassar, Netanyahu terbuka untuk skema rotasi bersama Eisenkot, dengan syarat ia yang mendapat giliran menjabat terlebih dahulu.
Namun, rekam jejak menunjukkan bahwa model ini berisiko tinggi. Kesepakatan Netanyahu-Gantz pada 2020 kandas sebelum waktunya, sementara kesepakatan Bennett-Lapid (2021–2022) hanya terlaksana sebagian.
Ketujuh: Kebuntuan Politik dan Pemilu Baru Jika kedua kubu sama-sama gagal mengamankan mayoritas, Israel berisiko kembali terseret ke dalam pusaran kebuntuan politik, mengulang skenario 2019–2022 ketika negara tersebut menggelar lima kali pemilu berturut-turut.
Dalam kondisi ini, Netanyahu akan tetap memimpin pemerintahan sementara sampai pemilu baru digelar beberapa bulan kemudian dan pemerintahan baru berhasil terbentuk.
Abu Nassar menilai skenario inilah yang sebenarnya lebih disukai dan diusahakan oleh Netanyahu jika ia gagal membentuk pemerintahan sendiri.
Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis Channel 13 Israel pada 23 Oktober, sebanyak 34% responden lebih memilih dilaksanakannya pemilu baru jika tidak ada mayoritas yang jelas. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 26% yang mendukung pembentukan pemerintahan minoritas dan 18% yang menyetujui sistem rotasi kepemimpinan.
Sesuai aturan hukum yang berlaku, pemilu Knesset diadakan empat tahun sekali, kecuali jika parlemen dibubarkan lebih awal sebelum masa jabatannya berakhir.
Sumber: Aljazeera, Anadolu
