KAIRO – Penulis Mesir, Syekh Muhammad As-Shaghir, menilai bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Mesir saat ini tidak dapat dibebankan kepada satu tahun masa pemerintahan Ikhwanul Muslimin di bawah Presiden Mohamed Morsi. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam artikel berjudul “لا مكان للإخوان” (Tidak Ada Tempat bagi Ikhwanul Muslimin) yang dimuat di situs Arabi21.
Dalam tulisannya, As-Shaghir berpendapat bahwa akar persoalan Mesir justru telah dimulai sejak Revolusi 23 Juli 1952 yang mengakhiri pemerintahan Raja Faruk dan melahirkan sistem politik yang didominasi oleh kalangan militer. Menurutnya, sejak saat itu pergantian presiden tidak pernah mengubah struktur dasar kekuasaan, karena kepemimpinan negara tetap berada dalam lingkaran militer.
Revolusi 2011 dan Kembalinya Dominasi Militer
As-Shaghir mengulas kembali Revolusi 25 Januari 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Ia berpandangan bahwa gejolak tersebut tidak semata-mata dipicu oleh demonstrasi rakyat, tetapi juga berkaitan dengan penolakan terhadap rencana pewarisan kekuasaan kepada Gamal Mubarak.
Menurutnya, kalangan militer memanfaatkan momentum demonstrasi untuk menggagalkan proses suksesi tersebut. Setelah Mubarak mengundurkan diri, kekuasaan kemudian berada di tangan Dewan Militer yang memimpin masa transisi.
Penulis juga menilai bahwa pada masa transisi terjadi perpecahan di antara kelompok-kelompok revolusioner. Persatuan yang sebelumnya terbangun di Lapangan Tahrir perlahan berubah menjadi persaingan politik, sehingga memberikan ruang bagi militer untuk kembali memperkuat posisinya melalui strategi politik yang memanfaatkan perbedaan di antara berbagai kelompok.
Kritik terhadap Narasi Pemerintahan Ikhwanul Muslimin
Dalam artikelnya, As-Shaghir mempertanyakan mengapa berbagai persoalan Mesir masih terus dikaitkan dengan satu tahun masa pemerintahan Presiden Mohamed Morsi.
Ia menyoroti bahwa setelah lebih dari satu dekade militer kembali memegang kendali pemerintahan, narasi resmi yang berkembang masih menjadikan pemerintahan Ikhwanul Muslimin sebagai penyebab utama berbagai persoalan, mulai dari kondisi ekonomi hingga menurunnya kualitas layanan publik.
Menurut As-Shaghir, apabila pemerintahan saat ini telah memiliki waktu lebih dari tiga belas tahun untuk memimpin negara, maka seharusnya fokus utama adalah menyampaikan capaian pembangunan serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat, bukan terus menghidupkan perdebatan mengenai masa lalu.
Menilai Sejarah Kemunduran Mesir
As-Shaghir juga menelusuri berbagai peristiwa yang menurutnya menjadi bagian dari proses panjang kemunduran Mesir. Ia menyinggung berakhirnya persatuan Mesir-Sudan, kegagalan Republik Arab Bersatu dengan Suriah, berbagai konflik politik di lingkungan militer, hingga perubahan kebijakan ekonomi dari sosialisme menuju sistem Infitah pada masa Presiden Anwar Sadat.
Selain itu, ia menilai kemenangan Mesir dalam Perang Oktober 1973 kehilangan makna politik setelah ditandatanganinya Perjanjian Camp David. Penulis juga menyoroti perlakuan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Muhammad Naguib dan Jenderal Saad el-Shazly sebagai contoh berlanjutnya pola pemerintahan yang, menurutnya, tetap mempertahankan pendekatan represif terhadap tokoh-tokoh yang berbeda pandangan.
As-Shaghir turut mengkritik semakin luasnya peran kalangan militer dan aparat keamanan dalam berbagai lembaga pemerintahan. Berdasarkan pengalamannya, ia mengaku menemukan dominasi para jenderal bahkan di lingkungan Kementerian Wakaf setelah Revolusi Januari.
Tantangan Masa Depan
Pada bagian akhir tulisannya, As-Shaghir menyatakan bahwa tantangan terbesar Mesir di masa depan bukan lagi berasal dari Ikhwanul Muslimin maupun kelompok politik lama. Menurutnya, perkembangan teknologi, media digital, kecerdasan buatan, dan keterbukaan arus informasi telah mengubah karakter gerakan politik secara fundamental.
Ia berpendapat bahwa organisasi politik dengan pola lama semakin kehilangan relevansi di tengah munculnya generasi baru yang tumbuh dalam era digital. Karena itu, pendekatan politik yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi perubahan zaman.
As-Shaghir menutup artikelnya dengan menegaskan bahwa masyarakat Mesir lebih membutuhkan solusi nyata atas persoalan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan meningkatnya biaya hidup daripada terus disuguhi narasi politik yang mengaitkan berbagai persoalan negara dengan masa pemerintahan Ikhwanul Muslimin.
Seluruh isi artikel tersebut merupakan analisis dan pandangan pribadi Syekh Muhammad As-Shaghir mengenai perkembangan politik Mesir serta dinamika hubungan antara pemerintahan, militer, dan Ikhwanul Muslimin dalam beberapa dekade terakhir.
Sumber: Arabi21
