Menjelang memasuki bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengimbau seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah koordinatif dan antisipatif guna menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menegaskan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas.
“Sehari menjelang Ramadan, kami mengimbau kepada seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang koordinatif dan antisipatif guna menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan,” tutur Handi.
“Ini penting untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dan kecil, selama Ramadan hingga Idul Fitri,” ujar Handi.
Ia menjelaskan, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026 Indonesia mengalami inflasi tahunan (yoy) sekitar 3,55 persen, meskipun secara bulanan terjadi deflasi pada beberapa komoditas utama.
“Angka inflasi tahunan 3,55 persen menunjukkan bahwa tekanan harga masih signifikan, terutama pada komponen pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan musim dan pasokan. Menjelang awal Ramadan, tekanan ini biasanya semakin terasa,” jelasnya.
Menurut Handi, inflasi pangan atau volatile food masih menjadi faktor krusial bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Beberapa daerah bahkan mencatat inflasi di atas 3 persen pada Januari 2026.
“Deflasi bulanan pada komoditas tertentu tidak otomatis berarti harga kebutuhan pokok sudah terjangkau. Di sejumlah wilayah, kelompok makanan dan kebutuhan pokok justru masih mencatat inflasi yang relatif tinggi,” kata Handi.
“Ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan efektivitas kebijakan pengendalian harga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan pada impor sejumlah komoditas strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional.
“Ketergantungan pada impor dapat mengikis ketahanan pangan dan memperlebar disparitas harga antar daerah. Karena itu, keberadaan TPIP dan TPID harus benar-benar dioptimalkan untuk monitoring dan pengawasan di tiap daerah,” katanya.
PKS mendesak pemerintah untuk memperkuat cadangan dan distribusi pangan nasional melalui optimalisasi peran Perum Bulog serta intensifikasi cadangan komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng.
“Distribusi harus diawasi hingga tingkat desa agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak wajar. Operasi pasar juga harus diperluas dan benar-benar efektif, disertai pemberantasan praktik penimbunan dan spekulasi,” tambah Handi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi data pasokan dan harga pangan secara real-time.
“Keterbukaan data stok, alur distribusi, dan harga acuan yang bisa diakses publik akan menciptakan tata niaga yang adil dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui kondisi riil pasokan pangan,” ujarnya.
PKS juga meminta agar produsen lokal dan petani skala kecil mendapat perlindungan melalui dukungan kredit, subsidi tepat sasaran, dan infrastruktur pertanian yang memadai.
“Stabilitas harga pangan bukan sekadar persoalan statistik makro. Ini menyangkut keadilan sosial dan keberpihakan negara pada rakyat kecil,” tutur Handi.
Ramadan adalah momentum ukhuwah dan kepekaan sosial. Kita harus memastikan hak dasar setiap warga negara atas pangan yang terjangkau dan tersedia terpenuhi, agar masyarakat bisa khusyuk dan tenang beribadah,” tutupnya.
Sumber: pks.id
