Petani memang selalu menjadi “korban” dari kebijakan pemerintah. Informasi terbaru, berdasarkan rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik dan Idul Fitri 2023 di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Perum Bulog ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar dua juta ton sampai dengan akhir Desember 2023.
“Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” tulis salinan surat tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
“Ini baru saja panen raya, harga beras dan gabah juga masih belum bagus. Kenapa Presiden dan Bapanas sudah menginfokan untuk impor 2 juta ton beras?” tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono.
Mengutip situs resmi Bulog, saat ini realisasi SPHP oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan realisasi pengadaan baru 48.513 ton. Ini adalah angka yang sangat minim mengingat saat ini masih musim panen raya.
“Harusnya Bulog dan Badan Pangan Nasional berpikir berpihak kepada petani Indonesia, bukan petani asing,” tambah Riyono
Penyerapan Bulog baru 48.513 ton dari prakiraan panen nasional 2023. KSA BPS mengestimasi produksi beras di bulan Januari-April, akan terjadi surplus beras di bulan Februari sekitar 320 ribu ton, Maret 2,84 juta ton, dan April 1,26 juta ton, sedangkan Januari defisit 1,2 juta ton.
Di mana konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksikan mencapai 2,54 juta ton. Artinya, sepanjang Januari-April 2023, diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras.
Gambaran angka dan data di atas memberikan penjelasan bahwa posisi petani semakin lemah.
“Kebijakan impor dan impor beras setiap tahun yang dilakukan pemerintah membuat petani frustasi serta semakin malas berproduksi. Kenapa panen kemudian tiba-tiba ada kebijakan impor? Terus kemana berpihaknya Presiden kepada petani?” tanya Riyono.
