GAZA, 2 Februari 2026 — Gerakan Hamas mengumumkan telah menyelesaikan persiapan administratif untuk menyerahkan pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah di Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan dibukanya kembali Pos Lintas Rafah yang diwarnai kritik terhadap pembatasan ketat yang diberlakukan Israel.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk sebuah komite khusus yang terdiri dari perwakilan faksi-faksi Palestina, suku, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh dari lembaga internasional. Tugas komite ini adalah mengawasi proses penyerahan lembaga pemerintahan dan administratif kepada Komite Pengelola Gaza, yang diharapkan segera memulai tugasnya di wilayah tersebut.
Komite Pengelola Gaza dalam Rencana Perdamaian Trump
Komite Pengelola Gaza dibentuk sebagai bagian dari peta jalan perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Komite ini berfungsi sebagai lengan eksekutif sipil yang bertanggung jawab atas urusan operasional harian pemerintahan, dan terdiri dari 15 tokoh Palestina yang ahli di bidangnya.
Pembentukannya merupakan respons atas resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803 yang dikeluarkan pada 17 November 2025, yang mengadopsi rencana Trump yang terdiri dari 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza.
Kritik terhadap Pembatasan di Rafah
Pengumuman Hamas ini bertepatan dengan pembukaan terbatas Pos Lintas Rafah antara Gaza dan Mesir untuk perlintasan individu dengan kuota dan pembatasan ketat. Israel telah mengontrol sisi Palestina pos lintas ini sejak Mei 2024.
Dalam kesempatan terpisah, seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengkritik keras kondisi yang diberlakukan Israel. Ia menyatakan bahwa “syarat-syarat Israel menghambat proses perlintasan penumpang” di Rafah, dan menuduh pihak Israel sengaja tidak mempermudah arus keluar-masuk warga Gaza. Hamad juga mempertanyakan mengapa Komite Nasional Independen untuk Pengelolaan Gaza belum memulai pekerjaannya.
Panggilan untuk Memulai Pemulihan
Dalam pernyataannya, Hazem Qassem menyerukan kepada semua pihak untuk memfasilitasi pekerjaan Komite Pengelola Gaza agar proses pemulihan pascaperang yang telah berlangsung dua tahun dapat segera dimulai.
Langkah ini menandai perkembangan politik penting dalam fase pasca-konflik di Gaza, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada dinamika yang kompleks antara Hamas, Komite Pengelola baru, Israel, dan pihak-pihak internasional yang terlibat.
Sumber: Al Jazeera.
