Otoritas Penyiaran Israel melaporkan adanya kekhawatiran di dalam institusi keamanan Israel terkait penguatan eksistensi Turki di Suriah. Mengutip sumber keamanan, otoritas tersebut menyatakan bahwa pergerakan Turki ke wilayah dalam Suriah hanya tinggal menunggu waktu saja.
Sumber tersebut menambahkan bahwa keberadaan Turki di Suriah menjadi masalah yang rumit bagi Israel. Turki memiliki banyak kepentingan. Ketika hal ini berkaitan dengan negara yang memiliki senjata strategis dan berada tepat di perbatasan Israel, perkembangan tersebut menjadi hal yang wajib diawasi serta diantisipasi.
Menurut laporan lembaga penyiaran itu, institusi pertahanan Israel terus memantau dengan cermat perubahan yang sedang terjadi di Suriah. Penilaian keamanan menunjukkan bahwa fokus utama saat ini bukan pada kejadian yang berlangsung sekarang, melainkan pada arah masa depan negara Suriah yang baru.
Kekhawatiran terhadap Bentuk Negara Suriah
Sumber-sumber keamanan menyatakan bahwa Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyadari bahwa serangan lanjutan terhadap kelompok minoritas bisa memicu reaksi internasional yang keras. Oleh karena itu, menurut sumber tersebut, al-Sharaa bertindak dengan lebih terukur dan hati-hati.
Sumber keamanan lain menyebutkan bahwa al-Sharaa saat ini masih fokus membangun kekuatan militer terlebih dahulu sebelum membangun negara. Pertanyaan besar yang muncul di lingkaran keamanan Israel adalah negara seperti apa yang akan terbentuk di perbatasan utara mereka.
Israel khawatir Suriah akan berubah menjadi negara Islam dengan militer dan kemampuan tempur yang besar. Berdasarkan perkiraan Israel, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman bagi mereka di masa depan.
Sumber di institusi keamanan menilai komunitas internasional saat ini hanya berfokus pada isu persatuan dan rekonstruksi Suriah. Namun, dunia kurang memperhatikan karakter rezim baru serta sikapnya terhadap kelompok minoritas seperti Druze, Kristen, Alawi, dan Kurdi.
Pihak keamanan Israel menilai narasi yang dipromosikan ke dunia luar adalah tentang sebuah negara baru yang bersatu bagi seluruh warganya, padahal kenyataan di lapangan jauh lebih rumit.
Di sisi lain, situs berita Amerika Serikat, Axios, mengabarkan bahwa Presiden Donald Trump telah meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mulai menarik pasukan Israel dari wilayah Suriah dan mengambil langkah serupa di Lebanon.
Seorang pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa Trump menyampaikan kepada Netanyahu bahwa keberadaan mereka di sana tidak diinginkan dan pasukan Israel harus segera ditarik. Presiden Amerika Serikat juga menunjukkan sikap yang sama mengenai keberadaan Israel di Lebanon.
Sebaliknya, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan dalam sebuah rilis resmi bahwa Netanyahu justru menekankan perlunya membangun zona aman di sepanjang perbatasan Israel dalam pembicaraan telepon tersebut.
Kehadiran Turki yang Terus Meningkat
Kekhawatiran Israel ini berkaitan erat dengan pergerakan terbaru Turki yang menunjukkan peningkatan keterlibatan militer Ankara di Suriah yang baru. Hal inilah yang mendasari institusi keamanan Israel untuk terus memantau arah hubungan antara Damaskus dan Ankara.
Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa kapal-kapal dari komando angkatan laut mereka telah mengunjungi Pelabuhan Latakia di barat laut Suriah. Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya sejak dimulainya revolusi Suriah pada tahun 2011.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa Komandan Angkatan Laut Turki, Ercüment Tatlıoğlu, berada di atas kapal TCG Istanbul dalam kunjungan tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pelanggaran Israel di Wilayah Selatan
Kekhawatiran Israel mengenai masa depan Suriah dan perbatasan utaranya mencuat di saat Tel Aviv terus memperluas serangan lapangannya di Suriah selatan. Israel melakukan penyusupan berulang dan menciptakan kondisi baru di wilayah perbatasan setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024.
Israel telah menduduki sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan milik Suriah sejak tahun 1967. Setelah runtuhnya rezim Assad, Tel Aviv menyatakan bahwa perjanjian pemisahan pasukan yang ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1974 sudah tidak berlaku, lalu mereka menduduki zona penyangga Suriah.
Sebelumnya, kelompok-kelompok revolusi Suriah berhasil memasuki ibu kota Damaskus pada 8 Desember 2024 dan mengumumkan runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Rezim ini telah memimpin negara dari tahun 2000 hingga 2024 setelah menerima estafet kekuasaan dari ayahnya, Hafez al-Assad, yang berkuasa sejak 1971 hingga 2000.
Sumber: Al Jazeera
