Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan mengizinkan proses rekonstruksi Jalur Gaza dimulai sebelum pelucutan senjata total terhadap Gerakan Hamas dan milisi Palestina lainnya terlaksana. Pernyataan tegas ini disampaikannya pada Selasa (27/1), menetapkan kondisi yang diperkirakan akan menjadi titik krusial dalam perundingan tahap kedua gencatan senjata.
“Saya sudah mendengar sejak sekarang klaim-klaim yang menyatakan bahwa rekonstruksi Gaza akan diizinkan sebelum pelucutan senjata. Hal ini tidak akan terjadi,” tegas Netanyahu. Ia menegaskan bahwa tahap selanjutnya dari kesepakatan gencatan senjata harus mencakup transformasi Gaza menjadi wilayah yang bebas dari senjata dan terowongan militer.
Pernyataan ini disampaikan setelah tentara Israel mengumumkan telah menemukan kembali jenazah tawanan terakhir mereka di Gaza. Rekonstruksi Gaza, yang menurut perkiraan PBB membutuhkan dana hingga 70 miliar dolar AS, kini menggantung pada isu pelucutan senjata ini.
Tekanan dan Batas Waktu dari Amerika Serikat
Sementara itu, tekanan diplomatik juga datang dari Washington. Saluran 12 Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat bersiap mengumumkan batas waktu resmi kepada Hamas untuk menyerahkan senjatanya dalam beberapa hari mendatang.
Berdasarkan dokumen rencana Gedung Putih yang dirilis pekan lalu, proses pelucutan senjata yang diusulkan mencakup pembongkaran segera senjata-senjata berat, serta pendaftaran dan pelucutan senjata individu secara bertahap “dari satu lingkungan ke lingkungan lain”. Keamanan kemudian akan diserahkan kepada kepolisian di bawah “Komite Teknokrat” Palestina yang akan mengelola Gaza. Presiden AS Donald Trump kembali memperingatkan Hamas akan menghadapi “konsekuensi berat” jika menolak.
Seorang pejabat AS dikutip media menyatakan bahwa “bola kini ada di pihak gerakan (Hamas),” dan proses ini mungkin disertai bentuk amnesti bagi anggotanya.
Penolakan Tegas Hamas dan Ancaman Eskalasi Militer
Di sisi lain, Hamas dengan tegas menolak tuntutan pelucutan senjata dari luar. Anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, menegaskan bahwa persenjataan mereka adalah hak alamiah untuk membela diri dari pendudukan dan merupakan urusan internal Palestina yang tidak tunduk pada tekanan eksternal.
Dua pejabat Hamas menyatakan kepada Reuters bahwa Washington dan para mediator belum menyampaikan proposal rinci mengenai mekanisme pelucutan senjata.
Sementara diplomasi berjalan, ancaman militer tetap menganga. Amir Avivi, seorang perwira pensiunan Israel, menyatakan bahwa institusi militer sedang bersiap melancarkan serangan baru jika Hamas menolak. Laporan-laporan Israel menunjukkan bahwa Kepala Staf telah menyetujui rencana untuk operasi skala besar di area Gaza yang belum terjamah, dengan skenario mulai dari operasi terbatas hingga pendudukan penuh dan pendirian pemerintahan militer sementara.
Dengan demikian, jalan menuju rekonstruksi Gaza yang hancur masih terhalang oleh kondisi politik yang sangat berjarak dan ancaman kembalinya pertempuran.
Dilansir dari : www.aljazeera.net
