Kementerian Dalam Negeri Maroko hari Kamis malam (09/09/21) mengumumkan hasil pemilihan umum legislatif yang telah berlangsung Rabu (08/09/21) dimana Partai liberal Rassemblement National des Indépendants (RNI) dalam pemilu tahun ini mendapatkan suara dukungan terbanyak dengan penambahan 5 kursi baru. Jumlah kursi yang diperoleh partai yang dikelola seorang miliarder yang memiliki kedekatan dengan kerajaan itu sebanyak 102 kursi dari total 395 kursi yang diperebutkan.
Sementara itu, Partai Pembangunan dan Keadilan Islam PJD (Parti de la Justice et du Développement) terpuruk di posisi kedelapan dengan hanya memperoleh 13 kursi setelah sepuluh tahun memenangi dan memimpin perpolitikan Maroko.
Berdasarkan pengumuman Kemendagri Maroko, hasil akhir juga memperlihatkan Partai Liberal lainnya, Parti Authenticité et Modernité (PAM) mendapatkan tambahan kursi signifikan dan memperoleh 86 suara, serta Parti de l’Istiqlal (PI) mendapatkan 81 kursi.
Hasil akhir pemilu legislatif Maroko telah menimbulkan kegoncangan politik dengan kekalahan telak partai Islam PJD. Kamis (09/09/21) kelompok Islamis yang telah 10 tahun memerintah di Maroko mengumumkan pengunduran diri mereka secara kolektif setelah kekalahan pahit dalam pemilu legislatif.
“Komite Eksekutif mengambil tanggung jawab penuh atas pemerintahan pada periode ini. Seluruh anggota, termasuk sekretaris jendral, memutuskan untuk menyampaikan pengunduran diri mereka secara kolektif,” ujar Slimane Armani, Wakil Pertama Sekjen Partai Pembangunan dan Keadilan.
Kekalahan PJD semakin ‘lengkap’ dengan kegagalan Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri sekaligus ketua PJD Maroko saat ini yang gagal mendapatkan kursi.
Kamis kemarin, seorang pejabat PJD Hassan Al-Omrani mengatakan melalui Facebooknya bahwa PJD harus mengakui kekalahan tersebut. “Kekalahan memang menyakitkan, tapi itu bukanlah akhir dari perjalanan.” Tulis Al-Omrani dalam akun Facebooknya.
Sebelumnya, PJD mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pemungutan suara dan penggunaan uang yang berlebihan untuk membeli kandidat dan media. Maroko juga melarang dilangsungkannya survei menjelang pemilu, sehingga hasil pemilu sulit diprediksi.
Berdasarkan konstitusi Maroko, raja berhak menunjuk perdana menteri dari partai yang memenangkan kursi terbanyak; yang kemudian akan membentuk pemerintahan. Politisi yang terpilih menjadi anggota dewan legislatif di Maroko memiliki kewenangan terbatas, sebab keputusan-keputusan penting di negara itu tetap berada di tangan Raja Mohammed VI.
Tahun lalu, Maroko dan Israel melakukan normalisasi hubungan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dan kehadiran Saad-Eddine El Othmani sebagai PM Maroko dan ketua Partai Islam dalam seremonial penandatanganan normalisasi itu telah mendapatkan kecaman dari banyak pihak.
Sumber: Arabi21, Anadolu Agency dll.
