Saat negara-negara Barat, termasuk Prancis, Inggris, dan Australia, diperkirakan akan mengakui Negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang akan dimulai pada tanggal 09 September ini, para pejabat Israel khususnya para politisi sayap kanan radikal merencanakan pengumuman pencaplokan Tepi Barat setelah pertemuan Majelis Umum PBB.
Suara-suara semakin menguat di dalam pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk segera memulai secara resmi proses pencaplokan Tepi Barat yang sebagiannya memang telah diduduki Israel. Jika aneksasi ini terlaksana, maka solusi dua negara (Palestina & Israel) dipastikan akan menemui ajalnya.
Rencana aneksasi ini menjadi makin terang benderang setelah Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar memberi tahu rekannya dari AS, Marco Rubio, pada hari Minggu bahwa Tel Aviv sedang bersiap-siap untuk mendeklarasikan kedaulatannya atas Tepi Barat dalam beberapa waktu mendatang, sebagaimana dilaporkan media “Walla” yang berbahasa Ibrani.
Mengutip sejumlah sumber pribadi yang tidak disebutkan namanya, sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa pembicaraan resmi antara kedua menteri di Washington Rabu lalu secara terbuka membahas masalah Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Sementara di balik layar, masalah aneksasi Israel atas Tepi Barat sejatinya adalah isu prioritas yang dibahas oleh keduanya.
Sumber tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Israel setuju untuk melanjutkan langkah aneksasi ini, hanya mereka berbeda pendapat mengenai waktu pengumuman dan kapan proses aneksasi tersebut dilakukan. Sebagian berpendapat bahwa pengumuman ini harus dikaitkan dengan respons terhadap langkah-langkah internasional untuk mengakui negara Palestina, sementara yang lain menuntut agar pengumuman ini dipublikasikan sebagai langkah ideologis yang independen.
Menurut sumber yang sama, Kabinet Keamanan Israel telah mulai membahas masalah tersebut dalam pertemuan terakhirnya pada hari minggu kemarin.
Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuat keputusan cepat mengenai masalah tersebut.
Smotrich juga mengatakan dalam pidatonya di permukiman Ofra di Tepi Barat bahwa aneksasi Israel atas Tepi Barat “tidak diputuskan di Washington atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi di Israel.” Menteri sayap kanan radikal itu juga menegaskan bahwa “Aneksasi Israel harus mencakup seluruh wilayah Tepi Barat, bukan hanya wilayah terbatas.”
Perkembangan ini terjadi menjelang pertemuan Majelis Umum PBB di New York September mendatang, di mana negara-negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Finlandia, Luksemburg, Portugal, dan San Marino diperkirakan akan mendorong pengakuan Negara Palestina. Negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, Malta, dan Norwegia, telah mengumumkan posisi serupa.
Selama puluhan tahun, Israel telah menduduki Palestina dan menolak untuk menarik diri darinya atau mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967.
Semua perkembangan ini terjadi ketika Israel, dengan dukungan AS, telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan 63.459 warga Palestina dan melukai 160.256 orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Lebih dari 9.000 orang hilang, ratusan ribu orang mengungsi, dan kelaparan telah merenggut nyawa 339 warga Palestina, termasuk 124 anak-anak.
Bersamaan dengan genosida di Gaza, Israel melancarkan serangan militer di Tepi Barat, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 1.016 warga Palestina, luka-luka sekitar 7.000 lainnya, dan penangkapan lebih dari 18.500 orang, menurut data dari internal Palestina.
Sumber: Anadolu Agency.
