Menteri Dalam Negeri Yaman, Ibrahim Haidan, mengumumkan bahwa Iran dan kelompok Hizbullah asal Lebanon diduga kuat mengendalikan sebagian operasi militer kelompok Ansar Allah (Houthi). Keterlibatan ini disebut dilakukan melalui 21 pakar militer yang beroperasi di wilayah-wilayah kekuasaan Houthi. Tugas mereka mencakup perencanaan operasi militer, pengoperasian sistem senjata, hingga pengarahan serangan terhadap kapal-kapal niaga di Laut Merah.
Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri Yaman, Haidan membeberkan bahwa para personel tersebut terdiri dari 14 anggota Garda Revolusi Iran dan 7 anggota Hizbullah Lebanon. Mereka tersebar di beberapa daerah strategis seperti Sanaa, Hodeidah, Saada, Hajjah, Amran, serta kawasan Khokha.
Ia menjelaskan bahwa para pakar ini bertugas mengelola ruang kendali operasi, merakit dan mengembangkan rudal balistik serta pesawat nirawak (drone), menjalankan sistem komunikasi dan perang elektronik, hingga mengamankan alur penyelundupan dan pasokan komponen militer.
Data Kementerian Dalam Negeri Yaman menyebutkan bahwa jaringan ini dipimpin oleh Abdul Reza Shahlai yang bertindak sebagai pengawas utama pelaksanaan operasi militer Houthi.
Nama lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ali Mohammad Ramzaei yang diidentifikasi sebagai wakil diplomatik Iran untuk kelompok Houthi, Ali Hossein Nejati yang bertanggung jawab atas arahan strategis serta pengawasan politik-militer, dan Meysam Fouad Mortada dari Hizbullah yang memegang peran dalam pelatihan taktis, pengelolaan ruang operasi bersama, dan manajemen krisis.
Kementerian juga mencatat kehadiran 4 pakar di Provinsi Saada yang fokus pada perakitan drone serta pengembangan rudal pintar dan balistik. Sementara itu, 8 pakar yang ditempatkan di Provinsi Hodeidah memiliki keahlian khusus dalam merakit kapal selam mini dan kapal peledak tanpa awak.
Laporan tersebut juga mengonfirmasi keberadaan satu pakar perang elektronik di wilayah Al Khokha, dua pakar di Provinsi Hajjah, serta dua pakar lainnya di Provinsi Amran.
Haidan memperingatkan bahwa aktivitas militer ini mengancam keamanan kawasan, keselamatan para pelaut, serta kebebasan navigasi di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Ia mendesak komunitas internasional untuk menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris serta memperketat embargo senjata sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 dan 2624.
Sumber: Anadolu, Al Jazeera
