Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aty mengumumkan pada hari Selasa (07/10/25) bahwa negosiasi tidak langsung antara pihak Palestina dan Israel terus berlanjut di Sharm el-Sheikh. Badr Abdel Aty mencatat bahwa “ada kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza.”
Dalam konferensi pers bersama Wakil Perdana Menteri Slovenia Tanja Fajon pada hari Selasa, Abdel Aty menyampaikan bahwa negosiasi tersebut “bertujuan untuk membangun proses perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara dan kesatuan penuh antara Tepi Barat dan Jalur Gaza.”
Menurut Menlu Mesir itu, negosiasi tersebut “bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai tahap pertama rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump, yang mencakup pembebasan sandera dan sejumlah tahanan Palestina, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.”
Ia menambahkan bahwa negosiasi tersebut “juga membahas upaya untuk memastikan akses penuh dan tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza untuk mencegah pengungsian warga Palestina, selain membentuk perangkat-perangkat internasional yang mencakup semua pihak, untuk memastikan penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza, membangun proses perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, memastikan persatuan wilayah Palestina di perbatasan 4 Juni 1967, serta memberdayakan Otoritas Palestina untuk mengelola tugas dan tanggung jawabnya.”
Menlu Mesir menjelaskan bahwa Kairo “sedang bekerja sama untuk mempersiapkan konferensi mengenai pemulihan dini dan rekonstruksi di Gaza.” Ia mencatat bahwa Mesir terus melanjutkan upaya diplomatik intensifnya untuk menghentikan perang dan meringankan penderitaan serta kelaparan yang dihadapi penduduk Jalur Gaza, dan berharap putaran negosiasi saat ini akan menghasilkan kemajuan nyata.
Sementara itu, Fajon menegaskan bahwa Slovenia “sepenuhnya terus mendukung upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah dan menolak segala bentuk aneksasi atau penggusuran di wilayah Palestina.” Ia mencatat bahwa negaranya merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan penuh negara Palestina dan berupaya mendukung solusi politik yang didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan humaniter.
Sumber: Al Jazeera.
