Rusia menarik pasukannya dari sebuah bandara di timur laut Suriah, mengakhiri kehadiran militernya di wilayah ujung negara tersebut di mana pemerintah Damaskus berupaya merebut kendali dari pasukan Kurdi, menurut keterangan lima sumber Suriah.
Rusia telah menempatkan pasukannya di Bandara Qamishli di timur laut sejak 2019, sebuah penempatan yang relatif kecil dibandingkan dengan pangkalan udara dan fasilitas angkatan lautnya di pesisir Mediterania Suriah, yang keduanya diperkirakan akan tetap dipertahankan.
Pasukan pemerintah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa telah merebut sejumlah wilayah di utara dan timur Suriah dari Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi bulan ini, seiring upaya Damaskus untuk menegaskan otoritasnya atas seluruh negeri.
Gencatan senjata yang rapuh antara kedua belah pihak diperpanjang pada Sabtu (25/1) selama 15 hari. Dua sumber menyatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai penarikan bertahap dari Bandara Qamishli pekan lalu.
Sebagian dari pasukan tersebut diperkirakan akan dipindahkan ke Pangkalan Udara Hmeimim milik Rusia di Suriah barat, sementara sisanya akan kembali ke Rusia, ungkap salah satu sumber.
Sumber keamanan Suriah lainnya di pesisir barat Suriah menyebutkan bahwa kendaraan militer dan persenjataan berat Rusia telah diangkut dari Qamishli ke pangkalan udara militer Hmeimim dalam dua hari terakhir.
Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar segera. Harian Rusia Kommersant melaporkan pekan lalu, mengutip sumber Suriah yang tidak disebutkan namanya, bahwa pemerintah Suriah mungkin meminta pasukan Rusia untuk meninggalkan pangkalan tersebut begitu mereka berhasil mendesak pasukan Kurdi keluar karena “tidak ada lagi yang bisa mereka (Rusia) lakukan di sana.”
Seorang jurnalis Reuters melihat bendera Rusia masih berkibar di Bandara Qamishli pada hari Senin (26/1), di mana dua pesawat dengan tanda-tanda Rusia terparkir di landasan pacu.
Rusia, sekutu dekat dari mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah digulingkan, telah menjalin hubungan dengan Sharaa sejak ia merebut kekuasaan sekitar 14 bulan lalu.
Sharaa mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu bahwa ia akan menghormati semua kesepakatan masa lalu yang dibuat antara Damaskus dan Moskow, sebuah janji yang mengisyaratkan bahwa dua pangkalan militer utama Rusia di Suriah tetap aman.
Pasukan Kurdi Suriah menuduh Damaskus membunuh lima orang
Pasukan Kurdi menuduh Damaskus membunuh lima orang dalam serangan di dekat kota utara Kobane pada hari Senin (26/1), meskipun gencatan senjata berlaku di antara kedua belah pihak.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang kehilangan kendali atas wilayah luas ke tangan pasukan pemerintah selama berminggu-minggu bentrokan, kini hanya terkonsentrasi di Kobane dan bagian timur laut yang mayoritas penduduknya Kurdi.
Dalam sebuah pernyataan, SDF menuduh “faksi-faksi yang berafiliasi dengan Damaskus” membunuh lima warga sipil dan melukai lima lainnya dari keluarga yang sama di desa Kharab Ashk.
Pernyataan itu menambahkan bahwa serangan terjadi di tengah “bombardir intensif yang menyasar desa menggunakan artileri, tank, dan kendaraan udara tak berawak (drone).”
Ankara merupakan sekutu kunci bagi otoritas baru di Damaskus dan telah sering melancarkan serangan terhadap pasukan Kurdi di Suriah, yang mereka tetapkan sebagai teroris.
Dalam sebuah postingan di X, politisi Kurdi senior Elham Ahmad menyatakan bahwa gencatan senjata “belum diterjemahkan menjadi komitmen nyata di lapangan.”
Namun, media pemerintah Suriah menuduh SDF pada hari Minggu (25/1) melancarkan “serangan drone bunuh diri” di dekat Kobane.
Kobane terkepung oleh perbatasan Turki di sebelah utara dan pasukan pemerintah di semua sisi. Kota ini berjarak sekitar 200 kilometer dari kantong pertahanan utama Kurdi di timur laut jauh Suriah.
Pasukan Kurdi telah menuduh tentara Suriah memberlakukan pengepungan terhadap kota tersebut.
Sebuah konvoi PBB mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Kobane pada hari Minggu, setelah militer Suriah menyatakan telah membuka koridor kemanusiaan.
Kobane, yang dibebaskan oleh pasukan Kurdi dari pengepungan panjang oleh kelompok Negara Islam (IS) pada tahun 2015, memiliki nilai simbolis sebagai kemenangan besar pertama mereka melawan kelompok jihadis tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan media Kurdi pada hari Minggu, pemimpin SDF Mazloum Abdi mengatakan bahwa pertempuran Kobane melawan IS memiliki “dampak mendalam” pada pembentukan administrasi otonom de facto Kurdi.
“Kami meminta Damaskus untuk tidak memasuki Kobane. Mereka setuju, dan kami harap mereka akan mematuhi kesepakatan ini,” ujarnya.
Sumber : Newarab.com
