JERUSALEM/RAFAH, 2 Februari 2026 — Pasukan Israel mengumumkan telah menyelesaikan pembangunan sebuah koridor pemeriksaan khusus bernama “Rigafim” untuk mengawasi pergerakan individu di Pos Lintas Rafah. Pengumuman ini muncul menyusul dibukanya kembali pos lintas antara Jalur Gaza dan Mesir secara terbatas pada hari Senin (2/2) dengan pembatasan yang sangat ketat.
Koridor baru ini, menurut pernyataan resmi militer Israel, merupakan bagian dari persiapan pembukaan pos lintas dan bertujuan untuk “memperkuat pengawasan keamanan di area tersebut.” Pasukan keamanan Israel akan memeriksa identitas orang-orang yang masuk berdasarkan daftar yang telah disetujui oleh pihak berwenang Israel.
Mekanisme Operasional yang Ketat
Pengoperasian pos lintas ini melibatkan mekanisme yang rumit:
Uji Coba dan Koordinasi: Seorang koordinator pemerintahan Israel untuk wilayah Palestina menyatakan bahwa pembukaan pada hari Minggu (1/2) merupakan fase uji coba yang dikoordinasikan dengan misi Uni Eropa, Mesir, dan semua pihak terkait.
Prosedur Pemeriksaan Berlapis: Misi Uni Eropa akan melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelintas, yang kemudian akan diikuti oleh prosedur tambahan di koridor yang berada di bawah kendali militer Israel.
Kembalinya Pengungsi: Koordinator tersebut juga menambahkan bahwa warga yang meninggalkan Gaza selama perang akan dapat kembali setelah proses koordinasi dengan Mesir dan memperoleh persetujuan keamanan dari Israel.
Respons Hamas dan Kesenjangan Kebutuhan Kemanusiaan
Pihak Hamas menyatakan penolakan terhadap kontrol Israel ini. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa segala bentuk “penghalang atau persyaratan Israel terkait Pos Lintas Rafah akan menjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.” Ia mendesak para mediator dan negara penjamin untuk memantau perilaku Israel di pos lintas tersebut.
Di sisi lain, pembukaan ini membuka peluang untuk evakuasi medis. Adnan Abu Hasna, penasihat media untuk UNRWA, menyatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan mengawasi proses pemindahan pasien melalui Rafah untuk mendapatkan perawatan. Namun, terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan mendesak dan kapasitas yang diizinkan:
Estimasi Israel membatasi pergerakan harian individu yang meninggalkan Gaza melalui pos lintas ini hanya sekitar 150 orang.
Pemerintah Gaza melaporkan bahwa sekitar 22.000 pasien dan korban luka sangat membutuhkan perawatan di luar negeri dan telah memiliki rujukan medis lengkap.
Dengan kuota harian Israel, akan dibutuhkan waktu sekitar 147 hari (hampir 5 bulan) untuk mengevakuasi semua pasien tersebut.
Pelanggaran Gencatan Senjata yang Berlanjut
Pembukaan pos lintas ini terjadi di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut. Pada hari Minggu (1/2), Kompleks Medis Nasser melaporkan seorang warga Palestina tewas akibat serangan drone Israel di barat laut Rafah. Selain itu, pasukan Israel juga dilaporkan meledakkan sejumlah bangunan tempat tinggal di dalam area penyebaran mereka di Kota Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza memperbarui data korban, menyatakan bahwa sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 71.795 jiwa dengan 171.551 orang terluka. Secara khusus, pelanggaran terhadap gencatan senjata sejak Oktober 2025 telah menewaskan 523 orang dan melukai 1.443 orang.
Kecaman Internasional
Pelanggaran-pelanggaran ini menuai kecaman internasional. Sebuah pernyataan bersama dari menteri luar negeri delapan negara Arab dan Islam (Qatar, Arab Saudi, UAE, Yordania, Mesir, Turki, Pakistan, dan Indonesia) mengecam pelanggaran Israel yang berulang, menyebutnya sebagai “eskalasi serius yang dapat memicu ketegangan.”
Uni Eropa juga mengutuk pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza dan menyerukan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Dilansir dari : www.al-jazeera.net
