Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, telah menolak seruan untuk melucuti faksi-faksi Palestina di Gaza. Ia beralasan bahwa mencabut senjata dari suatu bangsa yang diduduki akan mengubah mereka menjadi “korban mudah untuk dimusnahkan.”
Berbicara pada hari kedua Forum Al Jazeera di Doha, Minggu (26/1), Meshaal menggambarkan diskusi seputar penyerahan senjata Hamas sebagai kelanjutan dari upaya yang telah berlangsung seabad untuk menetralkan perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam konteks di mana rakyat kami masih berada di bawah pendudukan, pembicaraan tentang pelucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami sebagai korban mudah yang akan dimusnahkan dan dengan mudah diberantas oleh Israel, yang dipersenjatai dengan seluruh persenjataan internasional,” ujarnya.
“Jika kita ingin membicarakannya… maka perlu menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan, serta memastikan bahwa perang tidak akan menyala kembali antara Gaza dan entitas Zionis. Ini adalah pendekatan yang logis, dan Hamas melalui perantara Qatar, Turkiye, dan Mesir, serta melalui dialog tidak langsung dengan Amerika melalui perantara telah mencapai, atau telah ada, pemahaman atas visi Hamas mengenai hal itu. Ya, ini adalah sesuatu yang memerlukan upaya besar, bukan pendekatan pelucutan senjata.”
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu berupaya mencapai demiliterisasi “komprehensif” terhadap Hamas, dengan mengancam kelompok Palestina tersebut dengan konsekuensi jika gagal melakukannya. Hamas menolak untuk menyerahkan senjata selama Israel terus menduduki Gaza.
Dalam fase kedua dari kesepakatan “gencatan senjata” antara Israel dan Hamas yang dimediasi AS dan disepakati pada Oktober tahun lalu, Washington menyatakan akan menangani pelucutan senjata Hamas serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Namun, Israel terus melancarkan serangan mematikan hampir setiap hari di seluruh Gaza yang melanggar “gencatan senjata”, dan sejauh ini menolak untuk menarik diri dari yang disebut “Garis Kuning” di Gaza timur sebuah batas informal yang memisahkan lebih dari separuh wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel dari sisa Jalur Gaza. Sejak “gencatan senjata” terbaru dimulai, Israel telah menewaskan sedikitnya 576 warga Palestina dan melukai 1.543 lainnya.
“Masalahnya bukan Hamas dan kekuatan perlawanan di Gaza yang harus memberikan jaminan; masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata-senjata Palestina… dan menyerahkannya ke tangan milisi-milisi untuk menciptakan kekacauan,” ujarnya.
Meshaal menunjuk pada proposal Hamas untuk “ketenangan yang diperpanjang (extended calm)” sebagai alternatif dari pembubaran sayap militernya.
“Hamas mengajukan gencatan senjata selama lima, tujuh, hingga sepuluh tahun. Ini adalah jaminan bahwa senjata-senjata ini tidak akan digunakan,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara-negara mediator, yang memiliki “hubungan yang mendalam dengan Hamas, dapat membentuk jaminan.”
Meshaal menekankan bahwa jika orang-orang kembali pada akar konflik, masalahnya adalah tentang “pendudukan dan sebuah bangsa yang melawan pendudukan, dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka.”
“Perlawanan adalah hak bagi bangsa yang diduduki; itu merupakan bagian dari hukum internasional dan agama-agama samawi. Perlawanan adalah bagian dari ingatan kolektif bangsa-bangsa,” tambahnya.
‘Masalah Palestina Harus Memiliki Solusi’
Meshaal menyatakan bahwa serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel merupakan “titik balik”, dengan argumen bahwa konflik Gaza memaksa dunia membuka kembali “pertanyaan kedua” mengenai inti masalah Palestina itu sendiri.
“Banjir (Operasi Al-Aqsa) dan perang genosida ini telah mengguncang dunia. Kini ada sebuah pertanyaan—masalah Palestina harus memiliki solusi,” ujarnya, merujuk pada serangan Oktober 2023 itu. Ia menyambut baik meningkatnya jumlah negara yang mengakui negara Palestina, meski menyebut langkah-langkah tersebut “belum cukup.”
“Fakta bahwa 159 negara telah menyetujui atau mengakui negara Palestina adalah baik, tetapi itu belum cukup. Bagaimana kita mengubah negara Palestina menjadi kenyataan di lapangan? Itulah pertanyaan besar yang menjadi perhatian kami sebagai rakyat Palestina, sebagai bangsa Arab, sebagai umat Islam, dan bersama dengan teman-teman kami di seluruh dunia,” tegasnya.
Meshaal menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk beralih dari “kebijakan defensif” ke “ofensif” di arena diplomasi.
“Kami ingin meneguhkan bahwa (Israel) adalah entitas yang terisolasi dan menjadi beban bagi keamanan, stabilitas, dan kepentingan internasional; untuk mengejarnya dan mengubahnya menjadi entitas yang kehilangan legitimasi internasionalnya sepenuhnya, sama seperti rezim apartheid di Afrika Selatan,” tambahnya.
“Kami adalah pemilik hak yang adil, dan terdakwanya adalah pihak yang melakukan kejahatan perang berupa genosida,” ujarnya.
Sumber : Al-jazeera.com
