TEHERAN, 22 Maret 2026 — Pertanyaan tentang siapa yang memerintah Iran telah bergeser dari sekadar “siapa pemimpin tertinggi” menjadi “siapa yang mengelola negara” setelah serangan yang menargetkan puncak kekuasaan. Pembunuhan Pemimpin Tertinggi sebelumnya Ali Khamenei pada 28 Februari dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Larijani pada 18 Maret telah memunculkan formula pemerintahan yang lebih kompleks daripada gambaran “kepala tunggal.”
Apa yang terlihat hingga 22 Maret adalah pembagian kekuasaan secara praktis: pemimpin tertinggi baru memberikan legitimasi dan kontinuitas, sementara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memegang kendali atas perang dan keamanan. Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf muncul di garis depan politik lebih dari nama sipil lainnya, sementara pemerintah menjalankan administrasi sehari-hari untuk mencegah guncangan pada institusi negara.
Kepemimpinan Tertinggi: Simbol Kontinuitas
Secara resmi, suksesi ditentukan pada 9 Maret ketika Dewan Ahli memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru. Namun, sinyal publik pertamanya tidak mengarah pada perombakan besar-besaran, tetapi pada penguatan kontinuitas. Ia menginstruksikan agar mereka yang ditunjuk langsung oleh ayahnya tetap pada posisi mereka “sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Dalam pesan Tahun Baru Iran, ia menekankan “ekonomi perlawanan” di tengah persatuan dan keamanan nasional.
Secara konstitusional, pemimpin tertinggi tetap memiliki wewenang tertinggi atas angkatan bersenjata, kebijakan umum, perang, dan perdamaian. Presiden, meskipun pejabat tertinggi setelah pemimpin, menjalankan kekuasaannya “kecuali dalam urusan yang terkait langsung dengan kepemimpinan.” Ini berarti pusat legitimasi masih jelas, tetapi pusat manajemen perang sehari-hari tidak lagi terpusat padanya saja.
Qalibaf: Peningkatan Politik yang Signifikan
Kenaikan Qalibaf tidak memerlukan deskripsi resmi, melainkan terungkap melalui bahasanya sendiri. Unggahannya di platform X setelah pembunuhan Larijani melampaui batas pidato ketua parlemen biasa ke dalam bahasa seorang pria yang menentukan batas keterlibatan dan merumuskan pesan-pesan politik perang.
Qalibaf berbicara tentang status Selat Hormuz yang tidak akan kembali seperti sebelum perang, menyatakan bahwa “hukum mata ganti mata” telah diberlakukan dan tingkat konfrontasi baru telah dimulai. Pembunuhan Larijani memposisikannya dalam narasi mobilisasi yang lebih luas ketika ia mengatakan bahwa rakyat ini akan melahirkan “ribuan” orang seperti Larijani, kemudian kembali untuk mengejek narasi Amerika tentang penghancuran kemampuan rudal Iran.
Apa yang membuat Qalibaf memenuhi syarat untuk kemajuan ini bukan hanya pidatonya, tetapi juga lintasan kariernya. Ia termasuk di antara sedikit orang yang telah melewati semua simpul kekuasaan utama di Iran—baik administrasi sipil maupun politik elektoral. Ia memulai di IRGC selama perang Iran-Irak, memimpin angkatan udara IRGC, menjabat sebagai kepala polisi antara tahun 2000 dan 2005, kemudian menjadi wali kota Teheran dari 2005 hingga 2017, sebelum kembali ke jantung kekuasaan sebagai ketua parlemen sejak 2020.
Jalur ini memberi Qalibaf apa yang kurang dimiliki banyak orang di masa perang: pengetahuan tentang lembaga keamanan dari dalam, pengalaman mengelola birokrasi negara, dan kemampuan untuk berbicara di ranah politik di depan umum. Karena itu, setelah kepergian Larijani, ia tampak paling siap untuk mengisi ruang penghubung antara IRGC, lembaga pemerintahan, dan garis depan politik.
IRGC: Blok Terberat di Lapangan
Sebaliknya, IRGC tetap menjadi blok terberat di lapangan. Struktur sistem Iran memberi pemimpin tertinggi komando tertinggi atas angkatan bersenjata, tetapi operasi aktual di masa perang berjalan melalui jaringan keamanan dan militer yang saling terkait dengan IRGC sebagai intinya.
Estimasi yang dipublikasikan dalam dua hari terakhir menunjukkan bahwa sistem tidak runtuh meskipun beberapa komandan seniornya terbunuh, tetapi justru bergerak menuju desentralisasi operasional yang lebih besar sambil mempertahankan cengkeraman keamanan yang kohesif.
Presiden dan Pemerintah: Peran yang Berbeda
Presiden dan pemerintahannya tetap hadir, tetapi pada tingkat yang berbeda. Teks konstitusional menjadikan presiden sebagai pejabat tertinggi setelah pemimpin, tetapi mengecualikan dari wewenangnya urusan yang terkait langsung dengan kepemimpinan.
Dari sini, fungsi Presiden Masoud Pezeshkian dan para menterinya menjadi lebih jelas: mengelola pemerintahan, menjalankan provinsi-provinsi, dan bergerak secara diplomatis untuk menghentikan serangan atau mengurangi biayanya. Pergerakan intensif Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta panggilan telepon Pezeshkian dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Sabtu, dan seruannya untuk penghentian segera serangan dan kerangka keamanan regional—semua ini memberikan gambaran tentang peran ini: seorang presiden yang mengelola urusan sehari-hari dan diplomasi, tetapi tidak menentukan sendiri keputusan terkait perang.
Kesimpulan: Tiga Kutub Kekuasaan
Karena itu, Iran tidak dijalankan oleh satu kepala hari ini. Formula paling jelas sekarang adalah segitiga yang menggabungkan pemimpin tertinggi untuk kontinuitas dan legitimasi, IRGC untuk eksekusi dan kekuatan keras, serta Qalibaf, Pezeshkian, dan Araghchi untuk garis depan politik dan menghubungkan simpul-simpul.
Di antara lingkaran-lingkaran ini, pemerintah dan birokrasi terus menjalankan negara. Keseimbangan antara institusi agama, militer, dan politik tidak runtuh, tetapi jelas bergeser untuk kepentingan institusi keamanan sejak serangan terhadap puncak kekuasaan dan pembunuhan Larijani.
Sumber: Al Jazeera
