Yayasan Al-Quds Internasional memperingatkan dampak penutupan yang diberlakukan pendudukan terhadap Masjidil Aqsa selama 40 hari hingga 8 April lalu. Yayasan menilai bahwa tindakan Israel telah merusak status historis yang ada di masjid tersebut, dan menyerukan tindakan Arab dan Islam yang mendesak untuk melindungi identitasnya.
Yayasan tersebut, dalam pesan mendesak yang ditujukan kepada menteri luar negeri 14 negara Arab dan Islam, menyatakan bahwa pendudukan Israel telah berhasil merusak status historis yang ada di Masjidil Aqsa. “Pendudukan telah melanggar fungsi tetap Wakaf Yordania, yang memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memakmurkan masjid, dan memaksakan kepolisiannya sebagai administrasi de facto.”
Penutupan Terpanjang dalam 8 Abad
Dalam pesannya yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Direktur Yayasan, Hamid bin Abdullah al-Ahmar, dan dikirimkan kepada menteri luar negeri Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Irak, Maroko, Aljazair, Tunisia, Turki, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan, Yayasan Al-Quds menyatakan bahwa pendudukan mengeksploitasi kondisi regional untuk memberlakukan penutupan total Masjidil Aqsa.
Yayasan menambahkan bahwa penutupan total masjid berlangsung selama 40 hari berturut-turut dengan dalih “menjaga keselamatan publik” — yang digambarkannya sebagai yang terpanjang sejak 8 abad yang lalu. Penutupan itu mencakup pelarangan salat, salat Tarawih, dan iktikaf selama 20 hari bulan Ramadan, serta pembatalan salat Idulfitri dan pencegahan lima salat Jumat berturut-turut—sebuah preseden sejak pendudukan Yerusalem pada tahun 1967.
Yayasan tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah ini “telah merampas keputusan untuk membuka dan menutup masjid” dari administrasi Wakaf Islam, dalam upaya untuk meminggirkan perannya dan mengubahnya dari administrasi asli menjadi badan yang hanya mengatur “kehadiran Islam” saja.
Membentuk Jaringan Perlindungan
Yayasan ini merinci apa yang disebutnya sebagai jalur tindakan Israel yang meningkat, yang meliputi pencabutan wewenang untuk memasukkan turis pada tahun 2002, pemberlakuan penyerbuan pada tahun 2003, penetapan waktunya pada tahun 2008, pengetatan pengawasan atas pekerjaan pembangunan kembali sejak tahun 2011, pencabutan wewenang pembangunan kembali dinding pada tahun 2019, pemberlakuan ritual keagamaan terbuka pada tahun 2022, dan kemudian mengubah halaman masjid menjadi tempat untuk kegiatan pemukim pada awal tahun 2025.
Yayasan tersebut menekankan bahwa melindungi identitas Masjidil Aqsa “telah melampaui kemampuan” Yordania sendirian, dan menganggap bahwa apa yang telah terjadi memaksakan “tanggung jawab nasional, agama, dan moral” pada negara-negara Arab dan Islam, baik secara individu maupun kolektif.
Yayasan ini diakhiri dengan seruan untuk tindakan segera membentuk “jaringan perlindungan Arab dan Islam” yang akan memulihkan status historis yang ada di masjid, memastikan bahwa masjid tetap berada di bawah administrasi Islam sepenuhnya.
Otoritas pendudukan menutup Masjidil Aqsa dan Kota Tua Yerusalem bersamaan dengan perang AS-Israel melawan Iran mulai 28 Februari lalu, dengan alasan keadaan darurat yang diumumkan oleh Komando Dalam Negeri. Otoritas pendudukan kemudian membukanya kembali setelah pengumuman gencatan senjata dua minggu.
Sumber: Al Jazeera
