RAMALLAH, 14 Mei 2026 — Gerakan Fatah menggelar konferensi umum kedelapan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, pada hari Kamis (14/5). Ini adalah pertemuan pertama yang diselenggarakan dalam 10 tahun terakhir, di tengah fase yang digambarkan sebagai fase yang menentukan. Konferensi ini bertepatan dengan dampak perang genosida di Jalur Gaza serta tantangan keamanan di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki.
Konferensi yang diselenggarakan di kantor kepresidenan Palestina ini mencakup pemilihan anggota Komite Sentral, badan kepemimpinan tertinggi gerakan. Langkah ini dipandang sebagai persiapan untuk menata ulang pusat-pusat kekuasaan di dalam Fatah, menjelang periode pasca Presiden Mahmoud Abbas (90 tahun).
Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jibril Rajoub, mengatakan bahwa konferensi ini adalah “yang terpenting dalam sejarah gerakan nasional Palestina,” seraya menegaskan bahwa konferensi ini diadakan di tengah “tantangan terberat” yang dihadapi perjuangan Palestina.
Rajoub menyatakan harapannya bahwa konferensi ini akan menghasilkan pengukuhan kehadiran isu Palestina secara internasional, perlindungan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya wakil yang sah, penguatan peran Otoritas Palestina, serta pemeliharaan kemandirian keputusan nasional melalui institusi-institusi.
Rajoub menambahkan bahwa konferensi ini merupakan awal dari penataan ulang “rumah Palestina” melalui pembangunan kemitraan dengan masyarakat internasional untuk mendirikan negara Palestina, namun mengesampingkan segala bentuk kemitraan dengan pemerintahan Israel saat ini yang dipimpin Benjamin Netanyahu, yang menolak solusi dua negara.
Pengaturan Konferensi
Konferensi ini akan berlangsung selama tiga hari dengan partisipasi sekitar 2.580 anggota. Mayoritas berada di Ramallah, sementara sekitar 400 anggota berada di Gaza, 400 di Kairo, dan 200 di Beirut. Sarana komunikasi internet digunakan untuk memastikan partisipasi semua anggota.
Konferensi dijadwalkan akan memilih 18 anggota Komite Sentral dan 80 anggota Dewan Revolusi, dengan tetap mempertahankan wewenang untuk mengubah jumlah ini.
Di Jalur Gaza, sesi konferensi diadakan di Universitas Al-Azhar dengan pengaturan keamanan yang diawasi oleh elemen-elemen Fatah, tanpa campur tangan aparat yang berafiliasi dengan Hamas, yang masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza.
Krisis Legitimasi
Pemilihan kepemimpinan ini terjadi pada saat Fatah menghadapi penurunan pengaruh di kancah Palestina, akibat kebuntuan proses perdamaian dan perpecahan internal. Para pengamat menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak lagi secara efektif memimpin institusi Otoritas dan PLO, tetapi bergantung pada keduanya untuk memperkuat legitimasinya di tengah tidak adanya proyek nasional yang menyatukan dan terhentinya proses pemilihan selama hampir dua dekade.
Dalam konteks ini, Direktur Pusat “Masirat”, Hani al-Masri, mengatakan bahwa perebutan posisi kepemimpinan mendominasi agenda konferensi, sementara diskusi serius tentang program nasional tidak hadir. Ia menambahkan bahwa krisis legitimasi semakin parah di tengah tidak adanya konsensus nasional dan reformasi yang diperlukan.
Otoritas Palestina menghadapi kritik yang meningkat dari berbagai kalangan luas masyarakat Palestina, karena tuduhan monopoli dalam pengambilan keputusan politik, kegagalan mencapai kemajuan nyata dalam masalah penyelesaian, serta keterlambatan implementasi reformasi internal mendasar, terutama pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden.
Bertepatan dengan konferensi ini, Tepi Barat menyaksikan eskalasi operasi militer Israel, meningkatnya serangan pemukim, dan perluasan aktivitas permukiman, sejak pecahnya perang genosida di Jalur Gaza.
Perselisihan Internal
Secara internal, konferensi ini berlangsung tanpa kehadiran tokoh-tokoh terkemuka, termasuk anggota Komite Sentral Nasser al-Qudwa, yang meragukan legitimasi konferensi dan kepemimpinan saat ini. Selain itu, tidak ada undangan yang diberikan kepada pemimpin yang dipecat, Muhammad Dahlan, meskipun beberapa pendukungnya berpartisipasi secara individu.
Presiden Mahmoud Abbas dijadwalkan akan menyampaikan pidato pembukaan. Sementara itu, perkiraan menunjukkan persaingan sengit antara para pemimpin terkemuka yang bersiap untuk menggantikannya, termasuk Hussein al-Sheikh dan Jibril Rajoub, bersama dengan nama-nama lain seperti Majed Faraj dan Yasser Abbas.
Nama Yasser Abbas, putra presiden, menonjol di antara kandidat potensial, setelah ia meningkatkan gerakan politiknya akhir-akhir ini, serta aktivitas ekonominya dan hubungannya di dalam institusi keamanan dan sipil.
Peraturan internal gerakan mensyaratkan bahwa kandidat untuk keanggotaan Komite Sentral harus telah menghabiskan setidaknya 20 tahun di barisannya dan naik melalui berbagai posisi organisasi, dengan pendaftaran kandidat resmi dibuka satu hari sebelum pemilihan.
Sumber: Al Jazeera
