Hamas resmi mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang telah mengelola Jalur Gaza selama hampir dua dekade. Keputusan ini membuka jalan bagi pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat Palestina yang akan bertugas menjalankan pemerintahan sipil di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi perubahan politik yang cukup besar bagi Hamas. Sejak mengambil alih kendali Gaza dari Fatah pada 2007, Hamas memegang peran utama dalam pemerintahan wilayah tersebut. Kini, kelompok itu menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan urusan administrasi sipil sebagai bagian dari upaya mendorong proses transisi pemerintahan.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Media Pemerintah Gaza menyampaikan bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed al-Farra, telah mengajukan pengunduran diri sekaligus membubarkan komite tersebut. Keputusan itu disebut sebagai bentuk komitmen Hamas dalam menjalankan kesepakatan yang telah disetujui dan mempermudah proses pengalihan administrasi kepada pemerintahan baru.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Israel dalam melanjutkan agresi militernya di Gaza. Hamas juga menegaskan kesiapannya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada NCAG agar komite tersebut dapat segera menjalankan tugasnya.
Meski demikian, pengunduran diri Hamas dari pemerintahan sipil tidak berarti kelompok tersebut melepaskan seluruh perannya di Gaza. Langkah ini lebih menunjukkan bahwa Hamas tidak lagi terlibat secara langsung dalam pengelolaan administrasi sehari-hari, sementara posisi politik dan militernya tetap dipertahankan.
Pembentukan NCAG sendiri merupakan bagian dari rencana yang didukung Amerika Serikat untuk mendukung pemerintahan sipil di Gaza setelah konflik berkepanjangan. Ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan bahwa komitenya siap menjalankan tugas begitu seluruh sumber daya dan kebutuhan operasional telah tersedia.
Sementara itu, Dewan Perdamaian untuk Gaza menyambut keputusan Hamas sebagai langkah yang dapat mempercepat implementasi peta jalan menuju pemerintahan baru. Namun hingga saat ini, NCAG masih belum dapat memasuki Gaza karena berbagai kendala, termasuk penolakan dari pihak Israel.
Di sisi lain, Israel tetap menolak kemungkinan Hamas kembali memerintah Gaza. Namun, Israel juga belum memberikan persetujuan terhadap pengambilalihan wilayah tersebut oleh Otoritas Palestina yang saat ini memerintah Tepi Barat. Kondisi ini membuat proses transisi pemerintahan di Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik.
Sumber: Aljazeera
