Meskipun perintah pengungsian telah dikeluarkan untuk beberapa wilayah di Gaza, militer Israel tetap melancarkan pemboman yang menewaskan setidaknya dua warga Palestina, menurut keterangan sumber medis.
Serangan yang terjadi pada hari Kamis ini merupakan bentuk eskalasi mematikan terbaru dari militer Israel, padahal kesepakatan “gencatan senjata” yang diprakarsai Amerika Serikat sudah mulai berlaku sejak tahun lalu.
Melaporkan langsung dari Kota Gaza, wartawan Al Jazeera, Ibrahim al-Khalili, menyampaikan bahwa bombardir dahsyat terjadi sesaat setelah perintah evakuasi dikeluarkan untuk warga di empat titik berbeda.
“Yang sangat mengkhawatirkan, serangan justru menghantam wilayah-wilayah yang baru saja ditunjuk sebagai tempat berlindung,” ujar al-Khalili. Ia menambahkan bahwa salah satu serangan di Kota Gaza memicu kebakaran hebat yang masih terus dipadamkan oleh tim Pertahanan Sipil.
Serangan udara Israel menghancurkan permukiman warga di kamp pengungsian Bureij dan Jabalia, serta di kawasan Zeitoun dan Tal al-Hawa.
Secara terpisah, sebuah serangan merusak sebuah bangunan di kawasan Zeitoun (tenggara Kota Gaza) dan melukai beberapa orang, menurut sumber dari Rumah Sakit al-Ahli kepada Al Jazeera.
“Bagi keluarga di sini, perintah evakuasi bukan sekadar berpindah tempat. Itu berarti mereka harus meninggalkan tempat bernaung seadanya—sering kali dilakukan di tengah malam dengan rasa panik—hingga akhirnya terpaksa terlunta-lunta di jalanan karena tak punya tujuan lagi,” tutur al-Khalili.
Serangan brutal Israel di Gaza telah menelan sedikitnya 73.311 korban jiwa warga Palestina berdasarkan data otoritas kesehatan setempat, di mana lebih dari 1.185 orang tewas sejak kesepakatan “gencatan senjata” pada Oktober 2025.
Misi Pasukan Internasional Tertahan
Serangan terbaru ini terjadi di tengah mandeknya rencana AS untuk Gaza, yang mencakup pengerahan pasukan keamanan internasional serta pembatasan wilayah.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mendesak Menlu AS Marco Rubio untuk mempercepat pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT Menlu ASEAN di Manila pada hari Kamis.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan pentingnya pembentukan komite pengelola Gaza secara cepat demi meredam ketegangan dan memulihkan stabilitas kawasan.
Desakan Mesir ini mengemuka bersamaan dengan laporan media Israel mengenai kunjungan 30 perwira militer Maroko ke Gaza. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengerahan personel sebagai bagian dari ISF, setelah awal bulan ini Maroko mengumumkan komitmennya untuk mengirim pasukan keamanan serta mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza.
Krisis Kemanusiaan Masih Cukup Parah
Meski “gencatan senjata” telah disepakati, kondisi kemanusiaan di Gaza tetap memprihatinkan.
Analisis terbaru lembaga-lembaga PBB menunjukkan bahwa sekitar 1,4 juta jiwa (67 persen dari total populasi Gaza) masih berada dalam tingkat “krisis kerawanan pangan akut”. Angka ini hanya turun sedikit dibanding akhir tahun lalu yang mencapai 1,6 juta jiwa.
Ross Smith, Direktur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Program Pangan Dunia (WFP), menegaskan kepada Al Jazeera bahwa kondisi di Gaza jauh dari kata baik-baik saja.
“Situasi kemanusiaan di sana masih sangat kritis dan memprihatinkan. Kita butuh perhatian yang terus-menerus, akses bantuan tanpa hambatan ke seluruh pelosok Gaza, serta dukungan dana yang berkelanjutan untuk operasi kemanusiaan,” tegas Smith.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris mendesak Israel untuk segera menghentikan pembatasan bantuan kemanfataan bagi warga Gaza.
“Gaza masih berada dalam bayang-bayang krisis pangan akut. Keberhasilan tidak bisa hanya diukur dari sekadar mencegah kelaparan,” bunyi pernyataan resmi dari pemerintahan baru Inggris di bawah Perdana Menteri Andy Burnham.
Pihak Kemlu Inggris juga menegaskan bahwa pembatasan bantuan oleh Israel menjadi pemicu merebaknya wabah penyakit, krisis air bersih, serta hancurnya layanan kesehatan di Gaza.
Sumber: Al Jazeera
