Pemerintah Malaysia mengimbau para pengguna aplikasi navigasi Waze untuk menghapus platform tersebut dari perangkat mereka. Imbauan ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa data pribadi dan riwayat perjalanan pengguna dapat masuk ke dalam yurisdiksi Israel.
Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina, Malaysia juga mendorong para pengendara untuk beralih ke TuJu, sebuah aplikasi navigasi buatan dalam negeri.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memerintahkan larangan penggunaan Waze bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan. Langkah ini diambil untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari risiko penyalahgunaan oleh rezim Israel, demikian pernyataan resmi dari kantor perdana menteri. Peringatan tersebut menyoroti bahwa data lokasi yang dikumpulkan melalui Waze berpotensi disalahgunakan sehingga membahayakan keamanaan pribadi maupun nasional.
Meski demikian, Direktur Jenderal Keamanan Nasional dari Dewan Keamanan Negara Malaysia, Raja Datuk Nushirwan Zainal Abidin, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan larangan secara menyeluruh. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertimbangan keamanan, hak asasi manusia, serta kebebasan masyarakat dalam memilih.
Nushirwan menambahkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek teknologi, melainkan juga pada kerangka hukum yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Ia menunjuk pada ketentuan layanan Waze Mobile Ltd yang menyatakan bahwa perjanjian pengguna tunduk pada hukum Israel.
Di sisi lain, pihak Waze membantah tuduhan tersebut pada hari Kamis. Mereka menegaskan bahwa klaim mengenai pengumpulan informasi sensitif atau pembiaran eksploitasi data pengguna oleh pihak mana pun adalah tidak benar. Juru bicara Waze menyatakan bahwa platformnya beroperasi di bawah kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna serta mematuhi standar perlindungan data global.
Didirikan di Israel, Waze memanfaatkan sinyal satelit dan data dari para pengemudi untuk menyajikan informasi lalu lintas secara real-time. Platform ini kemudian diakuisisi oleh Alphabet, induk perusahaan Google, pada tahun 2013.
Langkah Malaysia ini menyusul pengumuman Irak awal bulan ini yang berniat melarang penggunaan Waze mulai tahun depan karena asal-usul pengembangannya di Israel. Sama seperti Malaysia, Irak juga tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Malaysia terus menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan sebelumnya telah membatasi interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang dinilai mendukung pemerintah Israel. Di tengah situasi di Gaza serta operasi militer dan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, Kuala Lumpur konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mengkritik kebijakan Israel.
Sumber: The New Arab
