Perdana menteri Somalia, Mohamed Hussein Roble pada hari senin (27/12/21) menolak keputusan Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yang menangguhkan kekuasaannya sampai selesainya penyelidikan terhadap PM yang dituduh melakukan korupsi lahan. PM Somalia menegaskan bahwa ia akan terus menjalani kewajiban dan aktifitasnya seperti biasa. Perseteruan terbaru ini semakin memperuncing konflik antara dua pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut.
Dalam respon pertamanya terhadap dekrit Mohamed Abdullahi Farmajo yang menskorsing dan menangguhkan kekuasaannya atas tuduhan korupsi menjarah lahan milik Angkatan Darat Nasional Somalia, PM Mohamed Hussein Roble mengatakan bahwa “apa yang dilakukan oleh presiden Somalia adalah sebuah pelanggan terhadap konstitusi dan undang-undang negara”. PM juga melemparkan tanggung jawab dan resiko yang akan terjadi kepada presiden akibat keputusan tersebut.
PM juga menegaskan bahwa ia akan terus melakukan kewajibannya seperti biasa sesuai dengan konstitusi Somalia untuk membawa negara itu ke pemilihan umum agar terjadinya proses transisi kekuasaan secara damai. Mohamed Hussein Roble juga menuduh bahwa dengan dekritnya tersebut presiden berusaha untuk menghalangi terjadinya pemilu di negara itu.
Kantor perdana menteri Somalia menerbitkan sebuah pernyataan kecaman terhadap usaha untuk menguasai kantor PM Mohamed Hussein Roble secara militer. Pernyataan tersebut juga menyampaikan bahwa PM tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.
Sebelumnya, seorang asisten di Kementerian Informasi Somalia menyampaikan bahwa sejumlah pasukan keamanan dikerahkan untuk menghalangi PM memasuki kantornya di ibukota Mogadishu serta menganggap bahwa skorsing tersebut merupakan sebuah kudeta tak langsung.
Dalam dekrit lainnya, presiden Mohamed Abdullahi Farmajo juga memberhentikan Komandan Marinir Somalia, Jenderal Abdihamid Mohamed Dirir, dalam investigasi soal dugaan korupsi terhadap lahan negara.
Ini bukan kali pertama Mohamed Abdullahi Farmajo menskors PM Roble. Pada bulan September, Mohamed menghentikan kewenangan Roble untuk mempekerjakan dan memecat pejabat, dalam perselisihan soal sebuah investigasi pembunuhan.
Keduanya pertama kali cekcok pada April. Saat itu, Mohamed memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun, dari yang semula hanya empat tahun. Hal ini menyebabkan perpecahan faksi-faksi militer.
Sumber: Aljazeera.
