Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang”. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan di Jalur Gaza tergolong sebagai “kejahatan perang”. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara bersama penyiar asal Inggris, Piers Morgan, pada Selasa (29/9).
Dalam wawancara tersebut, Sheikh Al Thani menyatakan: “Apa yang terjadi di Gaza adalah kejahatan perang, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang.” Ia juga menjawab “ya” saat Morgan bertanya secara langsung apakah sebutan itu berlaku untuk Netanyahu.
Lebih lanjut, ia membeberkan laporan media yang mengungkap bahwa pemerintah Israel mengorganisasi kampanye resmi untuk menyerang Qatar. Kampanye tersebut mencakup pendanaan terhadap berbagai lembaga, kalangan akademis, media, hingga pembuat konten guna menekan Doha dan merusak perannya sebagai mediator dalam menghentikan perang AS-Israel melawan Iran.
Ia menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir perang di Gaza, Netanyahu dan “kelompok ekstremis di pemerintahannya” terus berupaya menggagalkan setiap ikhtiar Qatar untuk menengahi dan mengakhiri konflik tersebut.
Mengenai hubungan Qatar dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, ia menegaskan bahwa komunikasi dan keterlibatan Doha selama ini dilakukan atas permintaan Amerika Serikat. Kepindahan kantor politik Hamas dari Damaskus pada dekade 2010-an juga telah dikoordinasikan sepenuhnya agar kelompok tersebut tidak terseret dalam perang di Suriah, sekaligus memastikan wilayah Suriah tidak dijadikan pijakan aksi mereka.
Ia menyebutkan bahwa Qatar telah berulang kali menjadi mediator dalam berbagai konflik antara Hamas dan Israel selama bertahun-tahun, dan keberadaan kantor tersebut terbukti turut membawa manfaat bagi keamanan Israel sendiri.
Sheikh Al Thani menekankan bahwa sejak hari pertama setelah pertemuan yang “sulit” dengan para pemimpin Hamas, Qatar langsung menjalin komunikasi dengan pejabat Israel untuk mengupayakan pembebasan tawanan sipil dari Jalur Gaza.
Ia juga menjelaskan bahwa pesan dari Hamas saat itu adalah permintaan jeda gencatan senjata agar proses pembebasan dapat dilakukan, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan negosiasi mengenai isu-isu tersisa. Namun, pihak Israel sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan untuk membahas usulan tersebut.
Menanggapi pertanyaan terkait tuduhan bahwa Israel telah melakukan genosida, Al Thani menegaskan, “Tidak diragukan lagi bahwa peristiwa 7 Oktober adalah sebuah pembantaian yang harus dikecam, dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.”
“Namun jika kita melihat balasan atas peristiwa 7 Oktober, yaitu tewasnya lebih dari 70.000 jiwa, hancurnya seluruh kota, serta penyerangan terhadap rumah sakit dan sekolah, apa pun alasan dan argumennya, tidak ada satu pun yang bisa membenarkan hal tersebut,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa sejak penandatanganan kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi dan disponsori oleh Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025, lebih dari 1,400 warga Palestina di Gaza telah tewas oleh serangan Israel. Ia juga menyoroti bahwa hampir 70% wilayah Gaza kini telah diduduki dan aksesnya ditutup oleh pasukan Israel.
“Mereka tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, dan ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki iktikad yang berbeda,” tegasnya.
Terkait perang AS-Israel dengan Iran, Perdana Menteri Qatar mengungkapkan bahwa ia menerima panggilan telepon dari Gedung Putih setengah jam sebelum kampanye militer dimulai.
“Saya sebenarnya sedang tidur di ranjang, lalu terbangun beberapa menit atau setengah jam sebelum perang dimulai dan diberi tahu bahwa kampanye militer akan segera diluncurkan,” kenangnya. Seandainya Qatar menerima peringatan lebih awal, “Qatar akan melakukan segala daya upaya untuk mencegah terjadinya perang tersebut.”
Ia menguraikan bahwa wilayah Qatar diserang sekitar 45 menit hingga satu jam setelah kampanye AS-Israel dimulai. Hal ini melumpuhkan ruang gerak Qatar sehingga tidak mampu melakukan upaya diplomasi pada tahap awal perang.
Mengenai diplomasi antara Washington dan Teheran, Al Thani berpendapat bahwa jalur belakang (back-channel diplomacy) adalah cara paling efektif untuk mencapai kemajuan. Namun, pernyataan-pernyataan publik dari berbagai pihak sering kali merusak upaya tersebut.
“Akan jauh lebih baik jika semua pihak berhenti melempar pernyataan ke publik, mulai fokus dan serius dalam proses diplomasi, serta memberikannya kesempatan yang nyata,” tambahnya.
Perdana Menteri Qatar mengakhiri wawancara dengan membeberkan tiga poin utama yang harus menjadi fokus dalam setiap potensi kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran:
Pertama, menyelesaikan isu nuklir melalui kesepakatan yang memuaskan Amerika Serikat dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sembari tetap menjamin hak Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai serta mencabut sanksi-sanksi yang ada; kedua, mengembalikan kondisi Selat Hormuz seperti sebelum perang sesuai dengan hukum internasional dan disokong oleh kesepakatan regional; dan ketiga, merombak tata keamanan antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Iran melalui dialog langsung yang jujur berdasarkan prinsip tetangga yang baik, saling menghormati internal masing-masing, dan tidak saling menyerang.
Sumber: New Arab
