Al-Taher Abu Haga, penasehat media untuk Panglima militer Sudan dan Ketua Dewan Kedaulatan, Letnan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan pada hari Sabtu bahwa militer hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang disepakati oleh semua elemen rakyat Sudan atau kepada pemerintahan yang terpilih (melalui pemilu).
Abu Haga menambahkan dalam sebuah pernyataan persnya bahwa: “Kami (militer) punya komitmen untuk menarik diri dari kancah politik,” namun ia menekankan bahwa “angkatan bersenjata harus bertanggung jawab terhadap amanah konstitusi, menjaga keamanan dan stabilitas negara.”
Dia melanjutkan “Kami berkomitmen untuk menjadikan pemerintah selama sisa periode transisi sebagai pemerintah yang ‘profesional’ dan tidak tunduk pada kepentingan politik tertentu serta disepakati oleh semua elemen rakyat Sudan.”
Penasehat Al-Burhan itu menambahkan: “Sudan, rakyat dan tanah airnya, keamanannya dan masa transisinya adalah amanah untuk Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Dewan Berdaulat, Letnan Jenderal Abdel-Fattah Al-Burhan.” Ia menambahkan bahwa “Amanah ini hanya akan diserahkan kepada mereka yang dipilih oleh rakyat Sudan.”
“Pemerintahan transisi tidak mungkin duduk berpangku tangan ditengah kekacauan politik. Angkatan bersenjata bertanggung jawab untuk melindungi undang-undang dan konstitusi negara, serta melindungi keamanan dan stabilitas negara ini.” Tukasnya.
Al-Taher menambahkan: “Kami berkomitmen agar militer ditarik dari semua kancah dan lembaga politik, dan ini adalah sesuatu yang telah disampaikan Jenderal Al-Burhan sejak 4 Juli lalu. Kami juga berkomitmen untuk menjadikan pemerintah di sisa masa transisi ini sebagai pemerintahan yang mandiri, profesional dan tidak memihak kepada partai manapun.”
Pernyataan Daglo
Wakil Presiden Dewan Kedaulatan Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo , yang dikenal sebagai Hemedti sebelumnya telah menyampaikan pada hari Jumat, bahwa ia setuju untuk menyerahkan masalah pemilihan Dewan Pemerintahan dan Kementerian kepada warga sipil.
Hemedti menyambut baik rancangan konstitusi transisi yang disiapkan oleh Komite Pengarah Asosiasi Pengacara Sudan yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional.
Dari percakapan Abu Haja dan Daglo terlihat bahwa ada semacam ketidaksesuaian antara Daglo dengan panglima tentara Abdel Fattah al-Burhan terkait langkah-langkah penyerahan kekuasaan kepada warga sipil.
Sumber: Skynewsarabia
