Gelombang kritik dan tuntutan transparansi semakin deras menyusul dirilisnya lebih dari 3 juta dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Para aktivis, pengacara korban, dan politisi mengungkapkan kemarahan dan keraguan mereka, terutama karena masih ada sekitar 3 juta dokumen lain yang belum diungkap ke publik oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ).
Rilis dokumen terbaru pekan lalu, meski menjadi yang terbesar, dinilai tidak memenuhi kewajiban penuh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein (Epstein Files Transparency Act). UU yang ditandatangani Presiden Donald Trump itu mewajibkan DOJ membuka semua dokumen penyelidikan Epstein selambat-lambatnya pada 19 Desember 2025.
Kesenjangan Jumlah dan Pertanyaan Seputar Klasifikasi
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengakui bahwa DOJ awalnya mengumpulkan lebih dari 6 juta halaman yang dianggap “berpotensi relevan” dengan kasus Epstein. Namun, jumlah dokumen yang benar-benar terkait kasus tersebut ternyata “jauh lebih sedikit,” dan pada akhirnya “lebih dari 3 juta halaman” yang dirilis, bukan 6 juta.
Kesenjangan antara 6 juta dokumen yang diidentifikasi dan 3 juta yang dirilis ini menimbulkan kecurigaan. Pengacara korban, Ann Olivarius, menyatakan keraguannya terhadap mekanisme klasifikasi dokumen dan tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang menyimpan dokumen tersebut menggunakan “taktik kesalahan dalam menangani dokumen.”
Tuntutan untuk Mengungkap “Perlindungan” dan Nama-nama Pelaku
Para pengacara korban menegaskan bahwa dokumen yang ada belum menjawab pertanyaan kunci: bagaimana Epstein bisa mengeksploitasi ratusan korban tanpa dihukum selama beberapa dekade, dan bagaimana dia meraih kesepakatan pembelaan yang sangat ringan sekitar 20 tahun lalu sehingga menghindari penuntutan federal.
Mereka juga menyesalkan bahwa dokumen yang dirilis lebih banyak bercerita tentang pelakunya, tetapi tidak mengungkap “perlindungan” yang dinikmati Epstein sejak tahun 2007, ketika penyelidikan tiba-tiba dihentikan “hanya dengan satu panggilan telepon.” Pengacara Jennifer Freeman mengkritik “kekacauan” dalam proses pengungkapan, termasuk penghapusan informasi dan pengungkapan identitas para korban yang selamat. Ia mempertanyakan mengapa DOJ menyembunyikan nama-nama pelaku sambil membuka identitas korban.
Kritik Politik dan Ancaman Jalur Hukum
Di ranah politik, anggota Kongres Demokrat, Jamie Raskin, menyebut proses ini sebagai “operasi penyelubungan lengkap” (a complete cover-up operation). Ia menyoroti bahwa dari jutaan dokumen, terdapat lebih dari 10.000 redaksi (penghapusan) informasi.
Situs Radar Online, yang telah mengajukan gugatan hukum lebih dari 8 tahun lalu karena kegagalan FBI mengungkap berkas Epstein, juga menyatakan bahwa dokumen yang dirilis pekan lalu tidaklah memadai. Situs tersebut mengancam akan kembali menempuh jalur hukum untuk menggugat setiap upaya yang dianggap merusak transparansi dalam penanganan kasus Epstein.
Dengan masih adanya 3 juta dokumen yang belum terungkap dan berbagai pertanyaan yang mengemuka, tekanan publik untuk transparansi penuh dalam kasus yang mengguncang kepercayaan terhadap sistem peradilan ini diperkirakan akan terus berlanjut.
Sumber: The Guardian, seperti dilaporkan Al Jazeera.
