GAZA, 4 Mei 2026 — Jalur Gaza kembali memasuki wilayah kemungkinan yang terbuka seiring dengan meningkatnya pembicaraan di kalangan Israel tentang kemungkinan melanjutkan operasi militer. Menurut para pengamat, ancaman Israel untuk kembali berperang di Gaza tampaknya bukan sekadar eskalasi media sesaat, tetapi datang dalam kerangka yang lebih luas untuk menata ulang prioritas keamanan dan politik di kawasan, serta tumpang tindihnya front konfrontasi dari Gaza hingga Lebanon dan Iran.
Berbulan-bulan setelah gencatan senjata yang rapuh, bahasa kekerasan kembali ke permukaan, didorong oleh penilaian militer yang menganggap bahwa “putaran baru hampir pasti terjadi,” seperti yang dilaporkan media Israel mengutip para pejabat Staf Umum. Namun, eskalasi ini tidak terlepas dari konteks regional yang lebih luas, di mana masalah Gaza bersinggungan dengan ketegangan dengan Iran dan perkembangan di front Lebanon, membuat keputusan perang menjadi bagian dari persamaan multi-level.
Sebaliknya, di dalam institusi militer Israel, muncul pertanyaan tentang biaya perang skala besar baru di Gaza, mengingat pengurasan yang berkepanjangan dan kompleksitas lingkungan pertempuran di dalam wilayah kantong yang hancur dan padat. Hal ini membuat pembicaraan lagi tentang opsi penyelesaian menjadi subyek perdebatan internal yang hasilnya belum pasti.
Hamas: Senjata versus Hak
Dalih Israel untuk melanjutkan perang di Gaza berpusat pada masalah pelucutan senjata perlawanan. Tel Aviv mengajukan syarat ini sebagai pintu masuk bagi setiap pengaturan masa depan di Gaza. Sebaliknya, Hamas dengan tegas menolaknya, menganggap bahwa senjatanya terkait dengan keberadaan pendudukan, dan bukan sekadar kertas negosiasi.
Hamas berpendapat bahwa desakan Israel untuk mengaitkan transisi ke fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza dengan masalah “pelucutan senjata” menghambat jalur de-eskalasi, dan bertentangan dengan rencana yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan fase pertama, termasuk pembebasan tahanan Israel, sementara Israel tidak mematuhi masuknya bantuan yang memadai atau penghentian operasi militer, yang menyebabkan kelanjutan ketegangan dan hilangnya kepercayaan di antara berbagai pihak.
Hamas menegaskan bahwa diskusi apa pun tentang pengaturan keamanan tidak dapat dipisahkan dari jalur politik yang komprehensif, yang mencakup penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza dan peluncuran proses rekonstruksi yang nyata dan berkelanjutan. Gerakan tersebut berpendapat bahwa membatasi diskusi pada masalah pelucutan senjata secara terpisah dari persyaratan ini akan mengosongkan setiap kesepahaman dari substansinya, dan merusak peluang untuk mencapai de-eskalasi permanen.
Sementara itu, penulis dan analis politik, Ahmed al-Hayyah, menegaskan bahwa “kembalinya perang ke Jalur Gaza tampaknya merupakan masalah yang rumit mengingat kelanjutan kebuntuan militer pendudukan di Lebanon selatan, dan kegagalannya mencapai tujuan lapangannya hingga saat ini.”
Al-Hayyah menambahkan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera bahwa kebuntuan jalur negosiasi antara Washington dan Teheran membuat lanskap regional semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya indikator eskalasi dalam retorika dan kebijakan AS terhadap Iran. Ia juga berpendapat bahwa setiap eskalasi militer skala besar, baik di Gaza maupun di kawasan, dapat berdampak negatif pada inisiatif politik yang ada, termasuk “Dewan Perdamaian” (Board of Peace), yang akan menerima sertifikat kematian segera setelah putaran pertempuran baru meletus di Gaza. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintahan AS untuk menanggung konsekuensi runtuhnya Dewan Perdamaian yang secara pribadi didukung Trump.
Dia menunjukkan bahwa kebocoran berulang tentang kembalinya perang ke Gaza digunakan sebagai alat tekanan politik Israel dalam konteks negosiasi, terutama mengingat pertemuan di Kairo. Israel menggunakan retorika ini untuk menekan pihak Palestina dan mendorongnya ke arah konsesi, di tengah keseimbangan regional yang sangat kompleks dan terbuka untuk berbagai kemungkinan.
Netanyahu: Perang sebagai Opsi Permanen
Di tingkat politik, peran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul sebagai faktor penentu dalam mengarahkan kompas eskalasi. Menurut perkiraan para pengamat, Netanyahu berkepentingan untuk menjaga keadaan perang tetap berjalan, tidak hanya untuk mencapai tujuan militer, tetapi juga untuk memastikan kelangsungannya tetap berkuasa. Seruan untuk melanjutkan pertempuran termasuk dalam konteks ini, terutama mengingat tekanan internal yang dihadapinya.
Para analis percaya bahwa Netanyahu menghubungkan antara front Gaza dan eskalasi dengan Iran dan Lebanon, sehingga ia memanfaatkan setiap perkembangan regional sebagai dalih untuk memperluas operasi militer. Sebaliknya, Israel tampaknya mengadopsi pola yang berbeda dalam mengelola konflik. Ini tercermin dalam pelaksanaan operasi pembunuhan yang ditargetkan, kelanjutan pemboman dengan kecepatan terbatas, di samping perluasan zona penyangga di dalam wilayah kantong tersebut, dan mempertahankan blokade sebagai alat tekanan yang berkepanjangan dalam jangka panjang, menurut para pengamat.
Perkiraan lapangan menunjukkan bahwa militer Israel telah memperluas ruang lingkup kendalinya di Gaza dengan menggeser apa yang dikenal sebagai “Garis Kuning” lebih dalam, yang menyebabkan penguasaan wilayah yang luas di Gaza.
Para pengamat percaya bahwa lanskap di Gaza masih diatur oleh interaksi kompleks antara kalkulasi militer, politik, dan regional, tanpa adanya jalur yang jelas menuju penyelesaian yang stabil dan berkelanjutan. Di tengah kelanjutan ancaman dan perbedaan posisi, situasi di Gaza tetap terbuka untuk kemungkinan yang berfluktuasi, yang dampaknya secara langsung tercermin pada realitas kemanusiaan yang memburuk, yang tetap paling rentan terhadap biaya kebuntuan ini dan ancaman eskalasi yang berulang.
Sumber: Al Jazeera
