YERUSALEM, 10 Maret 2026 — Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, kembali mengambil langkah kontroversial dengan memperluas secara dramatis daftar warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin senjata api pribadi di Yerusalem yang diduduki. Keputusan ini, yang menurut organisasi hak asasi manusia merupakan “langkah baru untuk mendorong pembunuhan terhadap warga Palestina,” akan menambahkan lebih dari 300.000 warga Israel ke dalam daftar yang berhak memiliki senjata.
Dalam sebuah unggahan di platform X, Ben-Gvir mengumumkan bahwa 41 lingkungan baru di Yerusalem dan 1.600 jalan telah ditambahkan ke “zona yang memenuhi syarat” untuk kepemilikan senjata pribadi. Ia mengklaim langkah ini didasarkan pada keyakinan bahwa “kepemilikan senjata oleh warga adalah elemen penting dalam memperkuat keamanan pribadi dan kemampuan untuk menangani insiden teror.”
Ben-Gvir mencatat bahwa sejak menjabat pada tahun 2022, sebanyak 240.000 warga Israel telah memperoleh izin senjata di bawah kepemimpinannya. Kebijakan pelonggaran perizinan senjata ini telah berlangsung meskipun ada peringatan berulang dari lembaga hak asasi manusia tentang potensi penyalahgunaannya.
Kekerasan Pemukim Meningkat 25 Persen
Langkah ini terjadi di tengah lonjakan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Menurut data resmi Palestina, sejak dimulainya perang di Gaza pada 8 Oktober 2023, kekerasan Israel telah menewaskan 1.125 warga Palestina dan melukai hampir 11.700 lainnya di Tepi Barat. Sekitar 22.000 warga Palestina juga telah ditangkap.
Selain pembunuhan dan penahanan, serangan tentara dan pemukim berfokus pada perusakan dan pembongkaran rumah dan fasilitas, pengusiran paksa, dan perluasan permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai wilayah pendudukan.
Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sebesar 25 persen tahun lalu.
Jerman Mengecam dan Desak Akuntabilitas
Di tengah meningkatnya kekerasan, pemerintah Jerman mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri di Berlin menyebut insiden-insiden ini “sangat mengejutkan” dan menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
“Kami telah melihat insiden-insiden ini, yang kami anggap sangat mengejutkan, dan sayangnya, ini adalah bagian dari rangkaian panjang serangan kekerasan terhadap penduduk sipil,” kata juru bicara tersebut. Ia menambahkan bahwa “pembunuhan lima warga sipil Palestina hanya dalam satu minggu merupakan puncak yang tragis.”
Juru bicara itu juga mengungkapkan bahwa ada diskusi di dalam Uni Eropa mengenai kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap lebih banyak pemukim yang terlibat kekerasan, dan Jerman tidak akan menghalangi diskusi tersebut.
Dengan kebijakan baru Ben-Gvir yang secara efektif mempersenjatai ratusan ribu warga Israel di jantung kota yang penuh ketegangan, dan kecaman internasional yang semakin keras terhadap kekerasan pemukim, prospek untuk meredakan konflik di Yerusalem dan Tepi Barat tampaknya semakin suram.
Sumber: Al Jazeera
